Patrazone.com — Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah memastikan, pembentukan tim independen pencari fakta terkait unjuk rasa dan kerusuhan pada Agustus-September 2025 bukan atas perintah Presiden, melainkan inisiatif dari enam lembaga nasional HAM secara mandiri.
“Ini murni inisiatif kami. Sejak awal peristiwa terjadi, kami sudah mulai mendiskusikan pembentukan tim ini,” ujar Anis saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Tim independen ini merupakan gabungan dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Mereka bergerak sebagai tindak lanjut investigasi awal yang sudah dilakukan masing-masing lembaga.
Anis menjelaskan, pengumuman pembentukan tim baru dilakukan setelah semua pihak menyepakati kerangka kerja, mekanisme, dan lini waktu yang jelas agar pelaksanaan investigasi berjalan efektif.
Lebih lanjut, Anis mengungkapkan, pembentukan tim juga sudah dikomunikasikan dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada Senin (8/9).
“Pak Yusril menghormati langkah ini karena memang kewenangan lembaga independen,” tambahnya.
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, menegaskan bahwa gagasan pembentukan tim independen sudah muncul jauh sebelum Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana pembentukan komisi investigasi dari pemerintah.
“Kami sudah diskusikan ini sejak sepekan lalu. Kalau pemerintah juga membentuk tim, tidak masalah. Justru kita bisa saling mendukung,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan komisi investigasi independen yang diusulkan masyarakat sipil, termasuk Gerakan Nurani Bangsa (GNB), untuk menyelidiki insiden kerusuhan yang terjadi pada 25 Agustus dan 28–30 Agustus 2025.
Peristiwa tersebut, yang disebut oleh GNB sebagai “praharah Agustus,” sempat diwarnai aksi pembakaran dan penjarahan. Korban jiwa dalam kejadian ini mencapai 10 orang, termasuk Affan Kurniawan yang meninggal dunia akibat terlindas kendaraan taktis Barracuda milik Brimob Polri.
Lukman Hakim Saifuddin, perwakilan GNB, menyatakan, “Salah satu tuntutan masyarakat sipil adalah pembentukan komisi investigasi independen. Presiden sudah menyetujui usulan ini, dan detailnya akan diumumkan oleh pihak Istana.”
