Patrazone.com – DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp118,5 triliun, terhitung naik 67,23% dibanding pagu indikatif TA 2026 yang semula sebesar Rp70,86 triliun. Kenaikan ini senilai sekitar Rp47,64 triliun.
Anggaran tambahan tersebut akan diarahkan utamanya pada pelaksanaan dan penyelesaian program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Prioritas Program dan Penugasan Utama PU 2026
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan beberapa program yang akan menjadi fokus Kementerian PU pada 2026:
- Swasembada pangan
- Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah
- Pembangunan Sekolah Rakyat
Secara umum, anggaran dialokasikan strategis untuk memperkuat infrastruktur yang berkualitas, konektivitas, ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pembagian Unit Organisasi & Besaran Anggaran
Berikut rincian alokasi anggaran PU 2026 berdasarkan unit organisasi:
| Unit Organisasi | Alokasi Anggaran |
|---|---|
| Sekretariat Jenderal | Rp 576,85 miliar |
| Inspektorat Jenderal | Rp 107,81 miliar |
| Ditjen Sumber Daya Air | Rp 34,73 triliun |
| Ditjen Bina Marga | Rp 45,61 triliun |
| Ditjen Cipta Karya | Rp 12,03 triliun |
| Ditjen Prasarana Strategis | Rp 24,10 triliun |
| Ditjen Bina Konstruksi | Rp 599,03 miliar |
| Ditjen Pembiayaan Infrastruktur | Rp 147,13 miliar |
| Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) | Rp 172,93 miliar |
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) | Rp 403,93 miliar |
Proyek Infrastruktur Utama 2026
Beberapa proyek prioritas yang akan dikerjakan:
- Pembangunan 15.851 hektar jaringan irigasi
- Rehabilitasi jaringan irigasi 197.430 ha
- Penyediaan air baku 500 liter/detik
- Pembangunan 191 km jalan baru
- Jalan tol baru sepanjang 28,19 km
- Preservasi rutin jalan sepanjang 46.451 km dan 531.969 meter jembatan
Proyek lainnya termasuk pembangunan dan preservasi jalan daerah, pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) serta fasilitas air limbah, sekolah, dan fasilitas publik lain.
Dampak & Catatan
- Kenaikan anggaran lebih tinggi dibanding pagu indikatif menunjukkan prioritas pemerintah ke pembangunan fisik dan kebutuhan publik utama.
- Namun, realisasi proyek akan sangat bergantung pada efisiensi, transparansi pengadaan, kemampuan menangani tantangan teknis, dan koordinasi lembaga terkait.
- Proyek seperti irigasi, ketahanan pangan, dan pembangunan sekolah memiliki dampak sosial yang langsung, bila dikelola dengan baik.
-
-
-
-
