Patrazone.com – Di saat harga energi global bergejolak, keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM subsidi menjadi semacam “rem darurat” bagi ekonomi domestik.
Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan laju inflasi yang berpotensi melonjak akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyebut kebijakan tersebut sebagai bantalan penting bagi stabilitas ekonomi nasional.
“Ini menjadi penopang agar ekonomi tetap bergerak dan target pertumbuhan bisa tercapai,” ujarnya.
Belajar dari Negara Produsen Minyak
Menurut Bambang, langkah Indonesia bukan tanpa preseden.
Sejumlah negara produsen minyak seperti Malaysia dan Brunei Darussalam juga memilih menjaga harga BBM domestik tetap stabil.
Di Malaysia, harga BBM jenis RON 95 masih bertahan di kisaran Rp8.800 per liter, sementara diesel sekitar Rp9.000 per liter.
Sementara di Brunei, harga premium bahkan lebih rendah, sekitar Rp6.400 per liter.
Kondisi ini dinilai relevan dengan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan produksi minyak, meskipun tidak sepenuhnya mandiri.
Masalah Bukan pada Harga, Tapi Sasaran
Namun, di balik kebijakan tersebut, ada persoalan klasik yang kembali muncul: ketepatan sasaran subsidi.
Bambang mengingatkan bahwa saat ini BBM subsidi tidak hanya dinikmati oleh sektor yang berhak, seperti transportasi publik dan logistik massal, tetapi juga oleh kendaraan pribadi.
Kondisi ini berpotensi menciptakan distorsi.
“Kalau tidak tepat sasaran, subsidi justru membebani anggaran tanpa dampak maksimal,” katanya.
Ancaman Beban Fiskal
Pemerintah memang berupaya menjaga agar beban subsidi tetap terkendali. Untuk solar subsidi, misalnya, total beban diperkirakan tidak lebih dari Rp20 triliun.
Namun, tanpa pengawasan ketat, angka tersebut bisa membengkak.
Di sinilah dilema muncul: antara menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kesehatan fiskal negara.
Transportasi Publik dan Logistik Jadi Kunci
Bambang menegaskan bahwa solusi bukan pada mengurangi subsidi, melainkan memperbaiki distribusinya.
Prioritas harus diberikan kepada sektor transportasi publik dan logistik massal—dua sektor yang memiliki efek domino terhadap harga barang dan jasa.
Jika biaya logistik terkendali, maka harga kebutuhan pokok juga bisa lebih stabil.
Peran Penting Transportasi Laut
Salah satu sektor yang dinilai belum optimal mendapatkan perhatian adalah transportasi laut dan penyeberangan.
Padahal, sektor ini merupakan tulang punggung distribusi antarwilayah di Indonesia.
Data menunjukkan, konsumsi solar subsidi untuk sektor ini hanya sekitar 1 persen dari total nasional.
Angka yang kecil, tetapi berdampak besar.
“Dukungan ke sektor ini tidak membebani negara, tetapi sangat efektif menahan kenaikan biaya logistik,” jelas Bambang.
Menjaga Ekonomi di Tengah Tekanan Global
Kebijakan menahan harga BBM di tengah tekanan global adalah langkah strategis—namun bukan tanpa risiko.
Di satu sisi, ia menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Di sisi lain, ia menuntut pengelolaan yang sangat presisi agar tidak menjadi beban jangka panjang.
Ujian Ketepatan Kebijakan
Pada akhirnya, tantangan utama bukan lagi soal berapa besar subsidi yang diberikan, tetapi seberapa tepat sasaran kebijakan tersebut.
Di tengah ketidakpastian global, akurasi menjadi kunci.
Sebab, satu kebijakan yang tepat sasaran bisa menjadi penyelamat ekonomi. Namun jika meleset, justru bisa menjadi beban baru.
Dan di titik inilah, masa depan stabilitas ekonomi Indonesia sedang diuji.
-
-
-
-
