Patrazone.com – Siang itu, suasana Halaman Setda Kota Pekalongan dipenuhi semangat pembangunan. Prosesi groundbreaking kantor baru Wali Kota, Setda, dan DPRD menjadi simbol kemajuan birokrasi. Namun di balik itu, ada pesan tegas yang disampaikan Wali Kota Pekalongan, H.A. Afzan Arslan Djunaid.
Ia secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bagi pria yang akrab disapa Aaf ini, kehadiran ASN di kantor bukan sekadar rutinitas—melainkan bagian penting dari pelayanan publik yang nyata.
“Saya termasuk yang tidak setuju dengan WFH ASN. Keenakan nanti, tidak bekerja langsung melayani masyarakat, tapi gaji tetap utuh,” ujarnya tegas.
Pelayanan Tak Bisa Jarak Jauh
Di mata Aaf, pelayanan publik bukan pekerjaan yang bisa sepenuhnya dialihkan ke ruang virtual. Ada interaksi, ada respons cepat, dan ada kehadiran yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia khawatir, jika WFH diterapkan, kontrol terhadap kinerja ASN menjadi lebih longgar. Dampaknya, kualitas layanan bisa menurun—sesuatu yang menurutnya tidak boleh terjadi.
Bagi warga yang datang mengurus administrasi, kehadiran pegawai di kantor adalah kepastian. Bukan sekadar sistem, tetapi juga rasa dilayani.
Solusi: Tetap Ngantor, Tapi Lebih Sehat
Menariknya, Aaf tidak menutup mata terhadap isu yang melatarbelakangi wacana WFH, seperti efisiensi energi dan penghematan bahan bakar.
Namun alih-alih memindahkan kerja ke rumah, ia menawarkan pendekatan yang lebih membumi.
“Mending tetap ngantor, tapi di hari tertentu bisa jalan kaki, naik angkutan umum, atau bersepeda,” katanya.
Gagasan ini bukan hanya soal penghematan, tetapi juga gaya hidup sehat dan ramah lingkungan.
Bayangkan, ASN berangkat kerja dengan sepeda di pagi hari—udara lebih segar, jalanan lebih lengang, dan emisi berkurang. Sebuah perubahan kecil dengan dampak yang luas.
Kota Kecil, Akses Mudah
Aaf menilai, kondisi geografis Kota Pekalongan sangat mendukung kebijakan tersebut. Berbeda dengan kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, jarak antarinstansi di Pekalongan relatif dekat.
Sebagian besar kantor pemerintahan masih berada dalam jangkauan yang mudah ditempuh, bahkan tanpa kendaraan bermotor.
“Pekalongan ini kota kecil, masih sangat memungkinkan ASN untuk bersepeda,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut hanya beberapa kantor yang lokasinya agak jauh, sementara selebihnya masih terjangkau.
WFH Jadi Opsi Terakhir
Meski menolak, Aaf tidak sepenuhnya menutup kemungkinan WFH. Namun baginya, itu adalah langkah terakhir—bukan pilihan utama.
Menariknya, respons dari ASN justru cukup positif. Tidak ada penolakan berarti terhadap kebijakan untuk tetap masuk kantor dengan alternatif transportasi ramah lingkungan.
“Dari ASN sendiri tidak ada penolakan, malah mereka setuju,” katanya.
Antara Disiplin dan Kepedulian Lingkungan
Kebijakan ini memperlihatkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola birokrasi. Di satu sisi, ada penekanan pada disiplin dan kualitas pelayanan. Di sisi lain, ada dorongan untuk hidup lebih sehat dan peduli lingkungan.
Di tengah tren kerja fleksibel yang kian populer, Pekalongan memilih jalannya sendiri.
Bukan sekadar menolak WFH, tetapi menawarkan alternatif yang dianggap lebih sesuai dengan karakter kota dan kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, pilihan ini kembali pada satu tujuan: memastikan pelayanan publik tetap hadir—dekat, cepat, dan terasa oleh warga.
-
-
-
-
