Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps untuk Sekolah, Puskesmas, dan Desa Blank Spot

Patrazone.com – Pemerintah tengah menggenjot percepatan pemerataan akses digital nasional dengan meluncurkan program penyediaan internet tetap berkecepatan hingga 100 Mbps, khususnya untuk wilayah yang belum tersentuh jaringan serat optik alias zona blank spot.

Program ini diprioritaskan untuk mendukung konektivitas fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, serta rumah tangga di daerah tertinggal. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa inisiatif ini adalah bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat fondasi ekonomi digital masyarakat Indonesia.

“Dalam pidato pelantikannya, Presiden menekankan pentingnya digitalisasi sebagai pengungkit ekonomi rakyat. Konektivitas adalah dasar dari transformasi itu,” ujar Meutya di Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

Spektrum Baru dan Model Open Access

Untuk mendukung realisasi program ini, pemerintah telah menyiapkan alokasi spektrum baru yang akan diberikan secara transparan kepada penyelenggara jaringan tetap. Skema yang digunakan bersifat open access, sehingga infrastruktur yang dibangun oleh pemegang izin wajib dapat digunakan oleh operator lain.

Tujuannya, mempercepat penyediaan internet tetap berkecepatan tinggi di daerah yang selama ini belum terjangkau, tanpa tumpang tindih investasi infrastruktur dan memastikan biaya layanan tetap terjangkau.

Tantangan Konektivitas di Lembaga Publik

Data dari Ditjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat masih rendahnya penetrasi internet tetap di berbagai fasilitas publik:

• 86% sekolah (sekitar 190.000 unit) belum memiliki akses internet tetap
• 75% puskesmas (sekitar 7.800 unit) belum terkoneksi
• 32.000 kantor desa masih berada dalam zona blank spot
• Penetrasi fixed broadband baru mencapai 21,31% rumah tangga secara nasional

“Spektrum bukan hanya soal regulasi teknis, tapi juga soal membuka ruang partisipasi industri dan menjawab kebutuhan masyarakat,” jelas Meutya.

Skema Seleksi Operator Dimulai Tahun Ini

Agar implementasi berjalan optimal, Peraturan Menteri yang menjadi dasar hukum program ini telah disiapkan dan melalui proses konsultasi industri selama lebih dari sebulan.

Pemerintah juga menyiapkan proses seleksi penyelenggara jaringan tetap dengan sistem yang terbuka dan akuntabel, mengutamakan kesiapan teknologi dan komitmen operator dalam menyediakan layanan internet murah dan berkualitas.

Langkah Strategis Menuju Pemerataan Digital

Melalui program ini, pemerintah berharap bisa memperkecil kesenjangan digital dan memastikan bahwa masyarakat di pelosok pun bisa menikmati layanan digital yang sama dengan warga perkotaan—baik untuk pendidikan, kesehatan, maupun layanan pemerintahan.