Kuota Rumah Subsidi 2026 Tembus 350.000 Unit
Patrazone.com – Pemerintah memastikan bahwa kuota rumah subsidi yang disalurkan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan meningkat signifikan pada tahun anggaran 2026, yakni sebanyak 350.000 unit.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menyebut bahwa anggaran total program FLPP mencapai Rp40,1 triliun.
“Dalam bentuk FLPP, fasilitas likuiditas perumahan mencapai Rp33,5 triliun. Kemudian masih blending dengan SMF sebesar Rp6,6 triliun. Itu untuk membiayai pemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” kata Sri Mulyani, dikutip dari kanal YouTube Kemenkeu RI, Senin (18/8/2025).
Skema Anggaran: APBN dan SMF Bersinergi
Program FLPP 2026 akan menggunakan skema pembiayaan campuran (blended finance). Rinciannya:
- Rp33,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Rp6,6 triliun dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF)
Skema ini diyakini mampu memberikan kemudahan pembiayaan kepemilikan rumah khususnya bagi segmen MBR.
Dukungan Pengembang: Kepastian Dorong Ekspansi
Kebijakan pemerintah ini disambut positif oleh para pelaku industri perumahan. Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja, menyebut keputusan pemerintah memberikan kepastian kuota sejak awal akan memberikan angin segar bagi pengembang.
“Karena pengembang sudah diinfo dari tahun 2025, kami punya waktu untuk bersiap,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (18/8/2025).
Menurut Endang, dengan kepastian kuota ini, pengembang bisa lebih percaya diri melakukan ekspansi pembangunan rumah subsidi.
Optimisme Kuota Terserap Penuh
Tak hanya menyambut baik, Endang juga optimistis bahwa kuota 350.000 unit FLPP pada 2026 akan terserap sepenuhnya oleh masyarakat.
“350.000 unit untuk tahun 2026 akan tercapai,” tegasnya.
Fokus: Hunian Layak dan Terjangkau bagi MBR
Peningkatan kuota FLPP menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga terus mendorong sinergi antara kementerian, lembaga, dan pihak swasta agar akses terhadap rumah layak huni semakin terbuka luas.
