Prabowo Restui Menkeu Tarik Anggaran Kementerian Tak Terserap, Fokus Realokasi untuk Rakyat
Patrazone.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan restu penuh kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menarik kembali dan merealokasi anggaran kementerian yang belum terserap secara optimal hingga akhir Oktober 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengefektifkan belanja negara dan memprioritaskan program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fokus ke Anggaran Menganggur
Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pihaknya akan memantau ketat penyerapan anggaran di kementerian-kementerian besar. Jika hingga akhir bulan depan dana tersebut belum juga digunakan, maka akan ditarik dan dialihkan ke sektor yang lebih membutuhkan.
“Kalau penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain untuk mengurangi defisit atau utang,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jumat (19/9/2025).
💬 Dukungan Istana: Langkah Wajar & Berbasis Data
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan langkah Menkeu mendapat dukungan langsung dari Presiden Prabowo. Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya wajar, tetapi juga penting untuk mendorong efektivitas belanja negara.
“Presiden bukan sekadar setuju, beliau justru mendorong agar ini dilakukan. Jika ada kendala, dicari jalan keluarnya bersama,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan.
Ia menambahkan bahwa langkah Purbaya sudah berbasis pada data penyerapan yang valid, sehingga intervensi dilakukan secara objektif dan terukur.
Anggaran untuk Rakyat Jadi Prioritas
Purbaya juga mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu tujuan realokasi. Dana dari kementerian yang tidak optimal penyerapannya bisa digunakan untuk mendukung Badan Gizi Nasional (BGN).
“Justru kita mau bantu MBG agar bisa serap anggaran lebih cepat. Kalau enggak ada sanksi, mereka bisa santai-santai saja,” tegas Purbaya.
Untuk mempercepat realisasi, Kemenkeu akan mengirim tim teknis guna membantu pelaksanaan program MBG.
Realokasi Bukan Hukuman, Tapi Solusi
Langkah realokasi anggaran ini tidak semata bentuk hukuman, melainkan cara adaptif pemerintah memastikan efisiensi anggaran dalam masa transisi pemerintahan baru. Realokasi juga dipandang sebagai mekanisme “reward and redirect” untuk memastikan anggaran memberi dampak langsung ke masyarakat.
