Patrazone.com — Jawa Barat akan mencetak sejarah baru dalam praktik demokrasi desa dengan melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) secara elektronik atau e-voting untuk pertama kalinya. Langkah ini menjadi tonggak modernisasi pilkades sekaligus ujian kesiapan infrastruktur dan literasi digital masyarakat desa.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 143/PMD.01/DPM-Desa yang menjadi payung hukum pelaksanaan pilkades serentak berbasis digital, termasuk di Kota Banjar. Surat edaran tersebut mengatur secara rinci persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi pasca-pemilihan.
“SE ini memuat tata cara persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pilkades digital yang kami anggap penting karena sistem ini masih relatif baru di Jawa Barat bahkan Indonesia,” kata Dedi, Senin (22/9).
Beberapa tahapan penting meliputi pemutakhiran data pemilih, sosialisasi intensif kepada warga desa, serta pelatihan dan simulasi e-voting bagi penyelenggara dan masyarakat. Gubernur menegaskan, keberhasilan pilkades elektronik bukan hanya soal teknologi, tetapi kesiapan mental dan pemahaman warga sangat krusial.
“Selain ketersediaan jaringan internet yang merata, literasi digital masyarakat desa harus ditingkatkan agar mereka dapat menggunakan hak pilih tanpa kendala,” ujar Dedi.
Surat edaran juga mengatur mekanisme khusus apabila di suatu desa hanya terdapat satu pasangan calon. Desa tersebut akan menunggu petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri terkait proses pemilihan yang berlaku.
Pelaporan hasil pilkades digital menjadi fokus penting. Pemerintah kabupaten dan Kota Banjar diwajibkan melaporkan hasil pemilihan kepada gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Hal ini bertujuan agar pemerintah provinsi dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan secara menyeluruh.
Surat edaran segera didistribusikan ke pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, DPRD Jawa Barat, serta DPRD kabupaten/kota terkait untuk memastikan sinergi dalam menyukseskan pilkades elektronik.
Pilkades digital di Jawa Barat menjadi terobosan penting menjawab tuntutan zaman. Sistem e-voting diprediksi mampu mempercepat proses pemilihan, menekan biaya logistik, dan mengurangi risiko kecurangan yang kerap muncul dalam pemungutan suara manual.
Namun, tantangan besar tetap mengintai, seperti menjamin keamanan data dari serangan siber dan memastikan seluruh warga desa dapat mengakses teknologi tanpa hambatan.
“Pilkades elektronik ini bukan sekadar memilih pemimpin, tapi juga eksperimen besar bagi demokrasi digital di tingkat desa,” ujar Dedi.
Jika sukses, model pilkades digital Jawa Barat dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia dalam mengadopsi sistem demokrasi yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
-
-
-
-
