Bupati Pekalongan Terima Sertifikat Aset dari BPN, Dorong Penyesuaian Zonasi untuk Genjot Investasi

Patrazone.com — Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, menerima secara resmi sertifikat aset milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penyerahan sertifikat ini menjadi bagian dari tindak lanjut program Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mewajibkan seluruh aset daerah, termasuk tanah milik PU berupa jalan, untuk disertifikatkan.

Sertifikat diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, pada Selasa (30/9/2025) di Ruang Rapat Bupati. Turut hadir Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam sambutannya, Bupati Fadia menyampaikan apresiasi mendalam kepada BPN atas dukungan dalam menertibkan aset daerah. “Terima kasih kepada jajaran BPN yang membantu pemerintah daerah. Dengan sertifikasi ini, kepemilikan aset kami menjadi lebih jelas dan akan memudahkan perencanaan pembangunan ke depan,” ujarnya.

Lebih jauh, Bupati Fadia mendorong koordinasi yang lebih intensif antara BPN dan Pemkab Pekalongan, khususnya terkait penyesuaian zonasi tata ruang yang sudah lama tidak diperbarui. Penyesuaian ini dianggap krusial untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

“Banyak perusahaan tertarik berinvestasi di Pekalongan, tapi terkendala zonasi yang belum diperbarui. Saya berharap dengan dukungan BPN, zonasi dapat segera disesuaikan agar investor tidak beralih ke daerah lain,” kata Fadia.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah, Lampri, menekankan pentingnya sertifikasi aset pemerintah untuk menghindari risiko penguasaan oleh pihak yang tidak berhak. Ia juga mengajak Pemkab Pekalongan segera mengintegrasikan data aset dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) guna mempermudah pelayanan administrasi.

“Dengan integrasi ini, masyarakat dapat lebih mudah mengurus balik nama dan dokumen lain karena otomatis terhubung dengan NJOP. Kami berharap Pekalongan segera mengikuti jejak daerah lain di Jawa Tengah yang sudah menerapkan sistem ini,” ujarnya.

Patrazone
Exit mobile version