Apindo Ungkap Alasan Investor Lebih Memilih Vietnam daripada Indonesia
Patrazone.com – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, mengungkap alasan mengapa sejumlah investor lebih tertarik menanamkan modal di Vietnam ketimbang Indonesia. Menurutnya, persoalan regulasi masih menjadi hambatan terbesar bagi dunia usaha ketika ingin masuk ke Indonesia.
Dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Universitas Indonesia, Depok, Senin (24/11/2025), Shinta menjelaskan bahwa proses perizinan di Indonesia masih dianggap rumit dan memakan waktu.
“Persyaratan dokumen yang sangat banyak, kewajiban menggunakan konsultan, hingga berbagai masalah sistem menjadi hambatan utama,” ujarnya.
Regulasi Tumpang Tindih Dinilai Jadi Penghambat Utama
Shinta menegaskan bahwa tumpang tindih regulasi dan ketidakkonsistenan aturan membuat proses kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia belum optimal. Situasi ini sangat berbeda dengan Vietnam yang dinilai lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan investor.
Ekonomi Berbiaya Tinggi: Indonesia Kalah Bersaing
Selain soal regulasi, Indonesia masih dianggap sebagai high cost economy. Biaya logistik nasional saat ini mencapai 23 persen dari PDB, jauh lebih tinggi dari Malaysia (13 persen) dan China (16 persen).
Sementara itu, harga listrik industri di Indonesia juga dilaporkan lebih mahal, yakni 32 persen di atas Vietnam.
Tak hanya itu, biaya produksi dinilai meningkat signifikan. Berdasarkan data Apindo selama periode 2014–2025:
- Inflasi naik 138 persen
- PDB tumbuh 147 persen
- Upah buruh melonjak 197 persen
“Ini membuat biaya produksi kita kurang kompetitif. Di kawasan regional, biaya menjadi faktor pembanding utama,” kata Shinta.
Empat Fokus Apindo untuk Perbaikan Iklim Investasi
Untuk memperkuat daya saing nasional, Apindo menyusun empat fokus advokasi dan koordinasi kebijakan bersama pemerintah:
1. Memperkuat Basis Produktivitas Nasional
Termasuk peningkatan keterampilan tenaga kerja dan link and match industri masa depan.
2. Menjadi Mitra Strategis Pemerintah dalam Perundingan Global
Apindo memberi masukan terkait kebutuhan pelaku usaha di tengah dinamika perdagangan internasional.
3. Menguatkan Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga
Diperlukan sinkronisasi agar kebijakan tidak tumpang tindih dan lebih efektif diterapkan.
4. Berperan Aktif dalam Deregulasi Kebijakan Struktural
Tujuannya memastikan kebijakan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dunia usaha.
“Pertumbuhan ekonomi harus berbasis shared effort—tumbuh dari bawah, bukan hanya dari atas,” tegas Shinta.
