Sepekan Kasus Hukum: Dari OTT Bupati hingga Korupsi Chromebook Rp2,18 Triliun
Patrazone.com – Sejumlah peristiwa hukum menarik kembali mencuri perhatian publik sepanjang pekan ini. Berikut rangkuman berita pilihan dari Kantor Berita ANTARA:
1. Bupati Bekasi dan Ayahnya Jadi Tersangka OTT KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) bersama ayahnya, Kepala Desa Sukadami HM Kunang (HMK), sebagai dua dari tiga tersangka operasi tangkap tangan (OTT).
“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni ADK, HMK, dan pihak swasta SRJ,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu.
2. Kajari Hulu Sungai Utara Kalsel Jadi Tersangka OTT
KPK juga menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), bersama dua pejabat Kejari, yakni Asis Budianto dan Tri Taruna Fariadi, sebagai tersangka OTT di wilayah Kalimantan Selatan.
3. Kejagung Tetapkan Tiga Jaksa Tersangka Pemerasan Kasus ITE
Kejaksaan Agung mengumumkan lima tersangka kasus dugaan pemerasan perkara ITE, tiga di antaranya oknum jaksa.
“Total lima tersangka, tiga jaksa dan dua pihak swasta, telah ditetapkan dan dalam tahap penyidikan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, Jumat lalu.
4. Bareskrim Ungkap Impor Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp669 Miliar
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap praktik impor ilegal pakaian bekas di gudang Tabanan, Bali, dengan total transaksi Rp669 miliar.
Dua tersangka, ZT dan SB, diduga bekerja sama dengan jaringan internasional di Korea Selatan. Bisnis ini telah berjalan sejak 2021.
5. Tiga Terdakwa Korupsi Chromebook Rugikan Negara Rp2,18 Triliun
Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM di Kemendikbudristek 2019–2022 merugikan negara hingga Rp2,18 triliun.
Tiga terdakwa adalah Ibrahim Arief (konsultan teknologi), Sri Wahyuningsih (Direktur SD), dan Mulyatsyah (Direktur SMP), yang semua terkait proyek digitalisasi pendidikan.
Sepekan ini menegaskan, upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi terus menjadi fokus aparat hukum di Indonesia.
