Patrazone.com – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mencuat. Namun bagi Asip Kholbihi, tokoh politik senior Kabupaten Pekalongan, perdebatan soal sistem tidak boleh mengaburkan persoalan utama: kualitas figur pemimpin daerah.
Asip berbicara dari pengalaman panjang. Ketua DPC PKB Kabupaten Pekalongan ini telah menapaki berbagai fase demokrasi—dari era kepala daerah dipilih DPRD, menjabat Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, hingga terpilih sebagai Bupati Pekalongan lewat Pilkada langsung 2016.
“Saya mengalami sendiri dua-duanya, dipilih DPRD dan dipilih langsung oleh rakyat. Dari sisi hasil pembangunan, menurut saya tidak ada lonjakan prestasi yang terlalu jauh berbeda,” ujar Asip, Jumat (2/1/2026).
Akuntabilitas Jadi Pembeda
Menurut Asip, pada masa pemilihan melalui DPRD, roda pemerintahan tetap berjalan relatif stabil. Hubungan eksekutif dan legislatif cenderung lebih cair, dan pembangunan daerah tetap berlangsung.
Namun, ia menilai akuntabilitas publik menjadi titik pembeda utama.
“Kalau dipilih langsung oleh rakyat, akuntabilitas itu menjadi kewajiban. Bupati harus sering turun ke masyarakat, mendengar aspirasi, dan mempertanggungjawabkan kebijakan,” katanya.
Ia menyebut, kepala daerah hasil Pilkada langsung memiliki daya jelajah sosial yang lebih luas, dengan intensitas interaksi masyarakat yang jauh lebih tinggi dibanding kepala daerah pilihan DPRD.
Biaya Politik Tinggi, Risiko Hukum Mengintai
Di balik keunggulan Pilkada langsung, Asip menyoroti tingginya biaya politik yang kerap menjadi penentu kemenangan.
“Figur itu penting, tapi kekuatan ekonomi sering kali jadi daya dukung utama. Orangnya baik, tapi duitnya kurang, ya bisa kalah juga,” ujarnya lugas.
Menurut Asip, politik berbiaya tinggi menjadi pintu masuk persoalan serius.
“High cost ini berbahaya. Banyak kawan saya akhirnya berurusan dengan KPK karena tidak hati-hati mengelola keuangan daerah,” ungkapnya.
Jika Kembali ke DPRD, Partai Harus Terbuka
Karena itu, Asip memahami dorongan sebagian elite untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD. Namun ia memberi catatan penting: partai politik harus membuka ruang seleksi yang transparan.
“Kalau kembali ke DPRD, jangan hanya kader sendiri. Harus open recruitment. Siapa pun yang dinilai baik oleh masyarakat harus diberi ruang,” tegasnya.
Ia menekankan, partai politik semestinya menjadi fasilitator kehendak publik, bukan sekadar kendaraan elite.
“Orang baik itu sederhana ukurannya, ketika banyak orang mengatakan dia baik. Partai tinggal memfasilitasi,” katanya.
Pemimpin Harus Paham Daerah
Asip juga menyoroti pentingnya pemimpin yang memahami kondisi sosio-kultural daerah.
“Pemimpin daerah itu harus paham wilayahnya. Orang asing memimpin daerah itu susah,” ujarnya.
Selain integritas, ia menilai kemampuan teknokratis juga mutlak dimiliki.
“Pemimpin harus tahu prioritas pembangunan, paham RPJP, RPJMD, sampai RKPD. Jujur dan tahu tugasnya, itu kuncinya,” kata Asip.
Sistem Hanya Alat
Di akhir perbincangan, Asip menegaskan bahwa sistem pemilihan hanyalah instrumen.
“Mau langsung atau tidak langsung, sama-sama demokratis dan dijamin undang-undang. Yang terpenting adalah bagaimana kita memfilter dan menghadirkan pemimpin yang benar-benar baik,” pungkasnya.
Menurutnya, menghadirkan pemimpin lokal berintegritas adalah tanggung jawab bersama partai politik, elite, dan masyarakat.
“Kalau orang-orang baik difasilitasi menjadi pemimpin, Insya Allah daerah akan berjalan ke arah yang lebih baik,” tutup Asip. (Sumber : radarpekalongan.disway.id)
-
-
-
-
