Prabowo Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Minta Disiplin Prosedur Ditingkatkan
Patrazone.com – Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul beberapa kejadian yang masih terjadi di lapangan. Evaluasi ini disampaikan lewat keterangan resmi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers saat Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026).
Prabowo menekankan pentingnya disiplin prosedur pelaksanaan MBG agar insiden‑insiden yang tidak diinginkan tidak terulang. Pernyataan ini merujuk pada catatan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mendeteksi masih terdapat sekitar 15 kejadian terkait pelaksanaan program pada Desember lalu.
Program Strategis dengan Anggaran Besar
Prasetyo Hadi menegaskan, dari sisi anggaran pemerintah tidak menghadapi kendala untuk MBG 2026. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp 335 triliun untuk mendukung keberlanjutan dan perluasan program ini.
Alokasi dana tersebut mencerminkan komitmen negara terhadap program yang menjadi salah satu prioritas strategis pemerintahan Prabowo. Menurut Prasetyo, dengan anggaran yang telah disiapkan, pemerintah memastikan pelaksanaan program tetap terkendali dari sisi teknis maupun pendanaan.
Perbaikan Tata Kelola MBG di Tahun Baru
MBG yang dimulai sejak 6 Januari 2025 telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Presiden sebelumnya menyatakan bahwa lebih dari 55 juta orang telah menerima manfaat program ini dalam kurun satu tahun sejak pertama kali diluncurkan.
Meski capaian itu dinilai signifikan, evaluasi teknis diperlukan untuk memperkuat disiplin pelaksanaan di lapangan, termasuk pengawasan terhadap penyajian makanan bergizi sesuai standar. Permintaan peningkatan disiplin itu diharapkan meminimalkan terjadinya masalah seperti yang dicatat BGN pada Desember lalu.
MBG Dipandang Sebagai Intervensi Gizi Nasional
Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang digagas pemerintah sebagai bentuk intervensi terhadap masalah gizi, khususnya pada anak‑anak dan kelompok rentan. Presiden Prabowo sendiri menilai program ini menjadi jawaban negara untuk mengatasi tantangan gizi di Indonesia dan memperkuat ketahanan pangan keluarga serta generasi muda.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, BGN, dan satuan pelayanan di daerah, evaluasi yang tengah berjalan diyakini menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program demi memastikan manfaat yang lebih luas dan aman bagi masyarakat.
