Patrazone.com — Berbagai peristiwa hukum menjadi sorotan sepanjang sepekan, 18–24 Januari 2035. Dari penangkapan Bupati Pati oleh KPK hingga pengakuan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan menerima gratifikasi miliaran rupiah, berikut rangkuman berita hukum yang menarik untuk disimak:
1. KPK Tangkap Bupati Pati Sudewo dalam OTT
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pati Sudewo (SDW) dalam operasi tangkap tangan ketiga di 2026.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan adalah saudara SDW,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media di Jakarta, Senin.
Saat ini, Sudewo tengah diperiksa secara intensif di Polres Kudus, Jawa Tengah, bukan di Pati.
2. Yusril: Penempatan Polri Tetap Berlaku Pascaputusan MK
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan ketentuan penempatan anggota Polri tetap sah, menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 223/PUU-XXIII/2025.
Putusan MK menolak permohonan uji materiil atas beberapa pasal UU ASN dan UU Kepolisian, sehingga posisi anggota Polri di jabatan tertentu tetap berlaku.
3. Imigrasi Telusuri WNA Terlibat Tambang Emas Ilegal di Aceh Jaya
Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh menelusuri dugaan warga negara asing (WNA) terlibat aktivitas tambang emas ilegal di Desa Kareung Ateuh, Aceh Jaya.
Kepala Kantor Imigrasi, Nicky Avry Muchelly, mengatakan pengecekan melibatkan TNI, Polri, dan masyarakat sekitar untuk memastikan aktivitas orang asing sesuai ketentuan hukum.
4. Mantan Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, hadir sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
“Ya, saya patuh hukum dan memenuhi panggilan KPK,” ujar Dito di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.
5. Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Akui Terima Gratifikasi Rp3,36 Miliar
Terdakwa Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan mengaku menerima gratifikasi Rp3,36 miliar selama menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025.
Penerimaan tersebut juga mencakup sepeda motor Ducati Scrambler, sebagaimana didakwa Jaksa KPK.
“Ya, menerima Rp3 miliar,” ujar Noel saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.
Sepekan terakhir menunjukkan bahwa kasus korupsi dan dugaan pelanggaran hukum terus menjadi perhatian publik, mulai dari pejabat daerah hingga kementerian. Langkah KPK dan pengawasan instansi terkait menjadi kunci penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
-
-
-
-
