Ditekan Lembaga Global, DPR Minta Prabowo Ambil Alih Komando Reformasi Keuangan-Fiskal
Patrazone.com — Tekanan dari lembaga internasional terhadap ekonomi Indonesia kian berlapis. Merespons situasi itu, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin reformasi sektor keuangan dan fiskal guna memulihkan kepercayaan investor.
Said menilai koreksi yang datang dari MSCI, Goldman Sachs, hingga Moody’s Ratings memiliki benang merah yang sama: kekhawatiran atas tata kelola pasar keuangan, kebijakan fiskal, dan arah institusi strategis pemerintah.
“Dari tiga lembaga itu, intinya sama: tata kelola dinilai kurang baik, baik di pasar saham, Danantara, maupun kebijakan fiskal pemerintah,” ujar Said, Jumat (6/2/2026).
Sentimen Negatif Datang Bertubi-tubi
Tekanan pertama datang dari MSCI yang menyoroti praktik tidak sehat di pasar saham, berimbas pada pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Tak lama berselang, Goldman Sachs menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight karena meningkatnya risiko investabilitas.
Terbaru, Moody’s Ratings memangkas outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif, memperkuat kekhawatiran pasar global terhadap prospek fiskal nasional.
Said mengingatkan, tekanan ini berpotensi berlanjut mengingat FTSE Russell, anak usaha London Stock Exchange, dijadwalkan merilis evaluasi outlook pasar saham dan ekonomi Indonesia dalam waktu dekat.
Rasio Utang Jadi Sorotan Utama
Salah satu catatan paling krusial, menurut Said, adalah rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara yang dinilai sudah jauh melampaui ambang aman internasional.
IMF merekomendasikan rasio maksimal 150 persen, sementara International Debt Relief (IDR) menetapkan batas 167 persen. Namun, posisi Indonesia saat ini disebut telah menembus 349,9 persen.
“Jika ini terus disorot IMF dan IDR, persepsi investor di pasar obligasi akan semakin negatif,” tegasnya.
Kondisi tersebut tercermin dari menyusutnya kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN), dari sekitar 40 persen empat tahun lalu menjadi hanya 14 persen per Desember 2025. Pada saat yang sama, porsi kepemilikan Bank Indonesia melonjak hingga 25 persen.
Padahal, IMF sejak 2020 berulang kali mengingatkan agar bank sentral tidak terus-menerus menyerap utang pemerintah melalui skema burden sharing.
“SBN tidak bisa terus menyedot likuiditas BI dan Himbara. Imbal hasil tinggi bukan solusi jangka panjang, bahkan bisa menjadi bumerang,” kata Said.
Reformasi Fiskal, Pajak, hingga Danantara
Untuk merespons tekanan tersebut, Said meminta Prabowo memimpin langsung reformasi struktural. Di sisi fiskal, ia mendorong restrukturisasi belanja negara guna menekan defisit dan mengantisipasi potensi shortfall penerimaan pajak.
Ia juga menyoroti maraknya kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai yang ditangani KPK. Menurutnya, hal itu mencerminkan masalah struktural akibat kewenangan yang terlalu terpusat.
“Otoritas berlebihan—dari penetapan tarif hingga penyelesaian sengketa—dengan kontrol lemah menjadi episentrum korupsi. Perlu pembatasan dan pemisahan kewenangan,” ujarnya.
Terkait Danantara, Said meminta pemerintah memperjelas peran dan batasan lembaga tersebut, terutama karena mengelola dana publik dan berfungsi layaknya hedge fund.
“Kalau dikomunikasikan dengan jelas, kepercayaan akan tumbuh. Presiden bisa mengubah tekanan ini menjadi peluang melalui kepemimpinan reformasi sektor keuangan dan fiskal,” pungkas Said.
