Sorotan Hukum: KPK Dalami Rangkap Jabatan Pejabat Pajak hingga Polri Tegaskan Tak Lindungi Anggota Terlibat Narkoba
Dari dugaan korupsi restitusi pajak, perdagangan anak di Jakarta Barat, hingga penembakan suami anggota DPRD Jateng.
Patrazone.com — Sejumlah peristiwa hukum menjadi perhatian publik dalam 24 jam terakhir. Mulai dari pendalaman kasus dugaan korupsi restitusi pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga komitmen tegas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan tak akan mentoleransi anggotanya terlibat narkoba.
Berikut lima berita hukum yang patut disimak kembali.
1. KPK Dalami Rangkap Jabatan Kepala KPP Madya Banjarmasin
KPK mendalami keterkaitan rangkap jabatan Mulyono saat menjabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dengan dugaan korupsi pengajuan restitusi pajak.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik masih menelusuri apakah rangkap jabatan tersebut berkaitan dengan modus pengaturan nilai pajak atau mengandung unsur benturan kepentingan.
“Apakah ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi atau menjadi modus pengaturan nilai pajak, itu masih akan didalami,” ujarnya di Jakarta, Minggu.
Penanganan etik terkait jabatan Mulyono di 12 perusahaan, lanjut dia, diserahkan kepada Kementerian Keuangan.
2. Pemkab Karawang Tutup Tempat Hiburan Malam Selama Ramadan
Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memutuskan menutup seluruh tempat hiburan malam selama Ramadan 1447 Hijriah.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menegaskan kebijakan tersebut bertujuan menjaga situasi tetap kondusif selama bulan suci.
“Kita tidak akan mengizinkan segala bentuk tempat hiburan malam beroperasi selama Ramadan,” kata Aep.
Keputusan ini merupakan hasil rapat koordinasi bersama sejumlah pihak, termasuk perwakilan PHRI Karawang.
3. LPSK Jangkau Korban Dugaan Perdagangan Anak di Tamansari
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bergerak cepat menjangkau kasus dugaan perdagangan anak di Tamansari, Jakarta Barat.
Kasus tersebut melibatkan dua balita berusia 3 dan 5 tahun serta dua bayi berusia 5–6 bulan.
Wakil Ketua LPSK, Antonius P. S. Wibowo, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Polres Metro Jakarta Barat sejak 11 Februari untuk memastikan pemenuhan hak korban.
“LPSK secara proaktif berkoordinasi guna memastikan korban memperoleh perlindungan komprehensif,” ujarnya.
4. Polres Pekalongan Dalami Penembakan Suami Anggota DPRD Jateng
Polres Pekalongan masih menyelidiki kasus penembakan terhadap Amat Muzakhim (56), suami anggota DPRD Jawa Tengah, Nur Fatwah.
Kapolres Pekalongan, Rachmad C. Yusuf, mengatakan proyektil yang ditemukan sedang diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah untuk memastikan jenis dan kalibernya.
“Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” kata dia.
Kasus ini masih dalam tahap pendalaman untuk mengungkap pelaku dan motif penembakan.
5. Polri Tegaskan Tak Toleransi Oknum Terlibat Narkoba
Polri menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota internal yang terbukti terlibat narkotika.
Penegasan ini disampaikan menyusul penetapan Kapolres Bima Kota nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka dugaan kepemilikan narkoba.
Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, menyatakan komitmen pemberantasan narkotika berlaku tanpa pandang bulu.
“Polri tidak menoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkotika, baik oleh masyarakat maupun oknum internal,” ujarnya.
Dinamika Penegakan Hukum
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan dinamika penegakan hukum di berbagai lini, mulai dari dugaan korupsi, perlindungan korban anak, hingga komitmen internal aparat.
Publik kini menanti perkembangan lebih lanjut dari setiap kasus, terutama langkah konkret aparat dalam memastikan akuntabilitas dan kepastian hukum.
