Bahlil Pastikan Impor Migas dari AS Hanya Geser Porsi, Tak Tambah Kuota
Patrazone.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa impor minyak dan gas bumi (migas) senilai US$15 miliar dari Amerika Serikat (AS) tidak menambah kuota impor nasional. Langkah ini merupakan bagian dari perjanjian perdagangan timbal balik yang diteken antara Indonesia dan AS pada Jumat (20/2/2026).
Rincian Impor Migas
Impor migas dari AS mencakup:
- LPG: US$3,5 miliar
- Minyak mentah (crude): US$4,5 miliar
- Bensin olahan: US$7 miliar
Bahlil menekankan bahwa Indonesia hanya menggeser porsi impor dari negara lain, termasuk negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.
“Kita menggeser sebagian volume impor dari beberapa negara. Secara keseluruhan, neraca komoditas dari pembelian BBM dari luar negeri itu sama,” ujar Bahlil dalam konferensi pers.
Mekanisme Ekonomis dan Transparan
Bahlil memastikan bahwa semua impor dari AS akan mengikuti mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan. Untuk LPG, Indonesia selama ini mengimpor 7 ton per tahun, sebagian besar dari AS, dan porsi ini akan ditingkatkan.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menambahkan bahwa skema impor akan berjalan business as usual melalui mekanisme tender dan bidding terbuka, tanpa penunjukan langsung.
“Teknis yang kami lakukan adalah business as usual, seperti yang kami jalankan selama ini. Proses ini melalui mekanisme tender dan bidding terbuka,” ujar Simon.
Pertamina juga telah melakukan sosialisasi terkait prosedur kemitraan dengan sejumlah perusahaan asal AS. Menurut Simon, 57% impor LPG selama ini berasal dari AS, dan dengan kesepakatan dagang baru, porsi ini bisa meningkat menjadi 70%. Sementara itu, impor crude dan produk BBM dari AS akan terus dijajaki.
“Kedua negara sangat menghormati aturan dan regulasi di masing-masing negara,” imbuh Simon.
Menuju Swasembada Energi
Bahlil dan Pertamina menekankan bahwa impor migas dari AS bukan menambah ketergantungan, melainkan strategi menggeser sumber impor sambil tetap menjaga keseimbangan neraca energi nasional. Langkah ini juga dipandang sebagai jembatan menuju swasembada energi Indonesia di masa depan.
