Patrazone.com — Deretan petani di berbagai daerah kini bisa sedikit bernapas lega. Distribusi pupuk subsidi yang selama ini tersendat karena birokrasi berlapis-lapis mulai dibenahi pemerintah. Langkah ini, menurut Presiden Prabowo Subianto, hanyalah permulaan dari upaya besar untuk merombak sistem birokrasi yang dinilai menghambat distribusi bantuan dan pertumbuhan industri nasional.
Dalam perbincangan santai dengan sejumlah jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026), Prabowo membeberkan fakta mengejutkan: “Aturannya luar biasa banyak, ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan teknis. Total 145 aturan hanya untuk pupuk subsidi,” ungkapnya.
Birokrasi yang panjang itu, kata Prabowo, membuat distribusi pupuk tidak efektif dan rentan penyimpangan. Dari pabrik hingga ke petani, prosesnya memerlukan tanda tangan dari 14 kementerian. Akibatnya, pupuk yang seharusnya menjadi penopang pertanian sering terlambat atau tidak sampai ke tangan petani.
Langkah konkret pun diambil. Pemerintah memangkas aturan tersebut dan menyederhanakan distribusi langsung dari pabrik ke gabungan kelompok tani (Gapoktan). Kini, petani cukup menggunakan KTP untuk mengakses pupuk subsidi. “Sekarang langsung ke Gapoktan, tidak perlu kartu-kartu lagi,” tegas Prabowo.
Selain deregulasi, Presiden juga menyoroti praktik birokrasi yang kerap muncul meski regulasi utama telah disederhanakan. “Kadang sudah kita kurangi undang-undangnya, muncul lagi peraturan teknis. Ini akal-akalan yang harus dihentikan,” tambahnya.
Mobil Listrik dan Masa Depan Energi Bersih
Tidak hanya berhenti pada sektor pertanian, Prabowo juga menekankan pentingnya transformasi industri nasional. Salah satu fokus utama adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik dalam negeri. Menurutnya, Indonesia harus beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik berbasis energi terbarukan, termasuk tenaga surya.
“Saya ingin mobil listrik total, dan listriknya dari energi matahari. Kalau masih pakai bensin, kita tetap tergantung impor,” katanya.
Potensi Indonesia dalam industri kendaraan listrik sangat besar. Dengan cadangan bahan baku seperti nikel dan bauksit, negara diyakini mampu membangun ekosistem industri kendaraan listrik sendiri. Tak hanya menciptakan efisiensi dan kemandirian energi, sektor ini juga diharapkan membuka lapangan kerja berkualitas.
“Kita butuh good quality jobs untuk tenaga kerja terdidik, tapi juga pekerjaan massal untuk masyarakat luas,” jelas Prabowo.
Deregulasi sebagai Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Prabowo, deregulasi dan industrialisasi adalah kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia mengakui tantangan yang dihadapi tidak mudah karena harus simultan dilakukan di berbagai sektor. Namun, optimisme tetap tinggi.
“Masalahnya bukan kita tidak punya sumber daya, tapi bagaimana kita mengelola. Kalau kita yakin dan bekerja berdasarkan realita, kita bisa berhasil,” tegasnya.
Bagi masyarakat, langkah ini bukan sekadar janji politik. Ini adalah upaya nyata untuk menghadirkan perubahan, dari petani yang kini bisa lebih mudah mengakses pupuk subsidi, hingga masyarakat perkotaan yang suatu saat bisa melihat mobil listrik buatan dalam negeri melintas di jalan.
Langkah Prabowo membuka babak baru dalam cara pemerintah mengelola regulasi dan mendorong pertumbuhan industri. Jika berhasil, deregulasi besar-besaran ini tidak hanya akan menyingkirkan hambatan birokrasi, tetapi juga membuka jalan bagi transformasi ekonomi Indonesia di masa depan—lebih modern, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan.
-
-
-
-
