Tak Ada Kompromi! Pemerintah Tegaskan Platform Digital Wajib Lindungi Anak, X dan Bigo Live Jadi Contoh
Patrazone.com — Mulai Sabtu (28/3/2026), ruang digital Indonesia memasuki babak baru. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital resmi memberlakukan aturan ketat untuk melindungi anak di dunia maya.
Bagi jutaan pengguna media sosial, kebijakan ini mungkin tak langsung terasa. Namun bagi platform digital global, ini adalah sinyal tegas: patuhi aturan atau bersiap menghadapi konsekuensi.
Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS.
Dalam tahap awal, delapan platform besar menjadi fokus pengawasan pemerintah. Mereka adalah YouTube, Instagram, Threads, TikTok, Roblox, Facebook, X, dan Bigo Live.
Namun dari delapan nama besar itu, baru dua yang dinilai benar-benar siap.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut X dan Bigo Live sebagai contoh kepatuhan nyata, bukan sekadar janji.
“Kami mengapresiasi platform yang bersikap kooperatif penuh,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (27/3/2026).
Langkah Nyata, Bukan Sekadar Komitmen
Bagi pemerintah, komitmen saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah perubahan sistem dan kebijakan yang benar-benar melindungi anak.
Platform X, misalnya, telah menetapkan batas usia minimum pengguna menjadi 16 tahun. Tak berhenti di situ, mereka juga mulai melakukan identifikasi dan penonaktifan akun pengguna di bawah umur sejak hari pertama aturan berlaku.
Sementara itu, Bigo Live bahkan menetapkan standar lebih tinggi dengan batas usia 18+. Platform ini juga memperkuat sistem pengawasan melalui kombinasi kecerdasan buatan dan moderasi manusia untuk mendeteksi akun yang melanggar.
Langkah-langkah tersebut dinilai pemerintah sebagai bukti bahwa platform global mampu beradaptasi cepat jika ada kemauan.
Yang Lain Masih Tertinggal
Di sisi lain, beberapa platform besar masih belum memenuhi ketentuan. Nama-nama seperti Facebook, Instagram, Threads, dan YouTube disebut masih dalam tahap penyesuaian.
Adapun TikTok dan Roblox dinilai cukup kooperatif, meski belum sepenuhnya memenuhi seluruh kewajiban.
Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi menuju ruang digital yang aman masih menjadi pekerjaan besar—bahkan bagi perusahaan teknologi raksasa sekalipun.
Ruang Digital untuk Anak, Bukan Tanpa Aturan
Salah satu poin penting dalam PP TUNAS adalah pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini dibuat bukan untuk membatasi kreativitas, tetapi untuk melindungi anak dari risiko konten berbahaya, eksploitasi, hingga kecanduan digital.
Bagi banyak orang tua, kebijakan ini bisa menjadi angin segar. Selama ini, pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia digital sering kali menjadi tantangan tersendiri.
Kini, tanggung jawab itu tidak lagi sepenuhnya berada di tangan keluarga, tetapi juga menjadi kewajiban platform.
Tak Ada Toleransi
Pemerintah menegaskan, tidak akan ada kompromi bagi platform yang ingin beroperasi di Indonesia.
“Saya tegaskan, tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan,” kata Meutya.
Pengawasan pun tidak main-main. Pemerintah akan memantau perkembangan setiap platform secara harian. Jika ditemukan pelanggaran atau keterlambatan dalam penyesuaian, langkah administratif tegas telah disiapkan.
Pesan yang ingin disampaikan jelas: ruang digital Indonesia harus aman, terutama bagi anak-anak.
Antara Teknologi dan Tanggung Jawab
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kebijakan ini menjadi pengingat bahwa inovasi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab.
Platform digital bukan hanya tempat berbagi konten, tetapi juga ruang tumbuh bagi generasi muda. Tanpa perlindungan yang memadai, ruang ini bisa berubah menjadi ancaman.
Kini, bola ada di tangan para raksasa teknologi.
Apakah mereka akan mengikuti jejak X dan Bigo Live, atau justru tertinggal di tengah gelombang regulasi yang semakin tegas?
Yang pasti, bagi pemerintah Indonesia, satu hal sudah tidak bisa ditawar: keselamatan anak di dunia digital adalah prioritas utama.
