Purbaya Beberkan Alasan di Balik Ancaman Pembekuan Bea Cukai: “Ini Bukan Hukuman, tapi Koreksi”
Patrazone.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa opsi pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) masih berada di meja, meski ia membantah anggapan bahwa dirinya tengah geram terhadap kinerja lembaga tersebut.
“Saya enggak kesal ke Bea Cukai,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Menurut Purbaya, wacana pembekuan itu bukan hukuman, melainkan langkah korektif untuk memacu percepatan perbaikan internal. Ia menilai opsi tersebut dapat menjadi pemicu reformasi besar-besaran di tubuh DJBC.
Rujukan ke Masa Orde Baru: Sistem Pernah Dialihkan ke SGS
Purbaya menyebut pemerintah merujuk pada kebijakan era Orde Baru, ketika fungsi pemeriksaan kepabeanan sempat dialihkan kepada perusahaan survei asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS).
“Waktu zaman Orde Baru, SGS yang menjalankan pengecekan di custom kita. Jadi saya pikir, kalau ada opsi seperti itu, teman-teman Bea Cukai dan tim saya justru makin semangat. Pengembangan software juga cepat,” ucapnya.
Meski demikian, Purbaya menekankan tidak ingin sepenuhnya menyerahkan operasional Bea Cukai kepada pihak luar. Harapannya, fungsi kepabeanan tetap dijalankan pemerintah, asalkan ada perbaikan signifikan dan transparan.
Bea Cukai Dihantui Masalah Lama: Under-Invoicing hingga Barang Ilegal
Purbaya memaparkan sederet persoalan krusial yang masih melilit DJBC—mulai dari praktik under-invoicing hingga lolosnya barang ilegal.
“Ada under-invoicing, nilai ekspor lebih rendah dari seharusnya. Ada juga barang ilegal yang masuk dan tidak ketahuan. Orang kan nuduh, katanya Bea Cukai main segala macam,” ujarnya.
Temuan internal terbaru, kata Purbaya, menunjukkan adanya ketidaksesuaian data perdagangan antara Indonesia, China, dan Singapura. Ia menyebut sebagian arus barang dari China dialihkan terlebih dahulu ke Singapura sebelum masuk ke Indonesia, sehingga memengaruhi pembacaan data melalui basis data internasional seperti UN Comtrade.
“Kalau lihat satu sisi saja, angkanya enggak pas. Tapi kalau digabung, selisihnya kecil—hanya beda CIF dan FOB,” jelasnya.
Investigasi Berlanjut, Proses Bakal Dipercepat dengan Teknologi AI
Purbaya memastikan investigasi terkait data perdagangan dan potensi penggelapan terus berjalan. Saat ini proses dilakukan manual, namun pemerintah segera memakai kecerdasan buatan (AI) agar analisis bisa lebih cepat dan akurat.
“Untuk semua jenis ekspor masih kami cek. Nggak lama lagi akan pakai AI, jadi lebih cepat,” katanya.
Ultimatum Prabowo: Satu Tahun untuk Berbenah, 16.000 Pegawai Terancam
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi waktu satu tahun bagi Purbaya untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai. Jika gagal, Prabowo disebut akan membekukan DJBC dan mengembalikan fungsi pemeriksaan kepabeanan kepada SGS seperti pada era Orde Baru.
“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 pegawai Bea Cukai dirumahkan,” tegas Purbaya.
