Dana Desa Tahap II Tak Cair, Kades Pemalang Mengadu ke Kemenkeu: ‘Kami Butuh Kepastian!
Patrazone.com — Paguyuban Kepala Desa Simongklang, Kabupaten Pemalang, bergabung dengan jajaran PAPDESI DPP Pusat dan mengikuti audiensi di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Sebanyak 16 kepala desa dari Pemalang hadir langsung untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai menghambat jalannya pemerintahan desa.
Audiensi ini juga diikuti oleh kepala desa dari berbagai provinsi di Indonesia. Mereka mengangkat isu-isu strategis yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat, terutama terkait tersendatnya penyaluran Dana Desa tahap II serta problem implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Adukan Dana Desa Tahap II Tak Cair dan Dampak KDMP
Salah satu kepala desa, Tabiin, menjelaskan bahwa sejumlah desa mengalami kendala serius lantaran Dana Desa tahap II belum tersalurkan. Selain itu, implementasi Koperasi Merah Putih di lapangan disebut menimbulkan kebingungan dan menghambat kegiatan desa.
“Aduan yang kami bawa mencakup persoalan tidak tersalurkannya Dana Desa tahap II serta masalah terkait KDMP yang mempengaruhi jalannya pemerintahan desa,” ujarnya.
Ia menegaskan kedatangan rombongan dari Pemalang dimaksudkan agar pemerintah dapat mendengar langsung kondisi riil yang dialami desa-desa.
“Kami ingin pemerintah pusat memahami situasi secara lebih komprehensif,” tambah Tabiin, kepada Revolusinews.com
Kemenkeu Minta Waktu Sepekan untuk Beri Jawaban
Dalam pertemuan tersebut, rombongan diterima oleh perwakilan DJPK, Jaka Sucipta, yang memberikan tanggapan atas paparan para kepala desa. Menurut Tabiin, pihaknya diminta untuk menunggu jawaban resmi dalam waktu satu minggu.
“Ketum PAPDESI meminta kami menunggu satu minggu untuk mendapatkan jawaban resmi dari Dirjen. Harapannya, ada solusi konkret agar kegiatan desa bisa berjalan normal,” katanya.
PAPDESI Soroti Rencana Pemotongan Dana Desa untuk KDMP
Dalam audiensi, PAPDESI juga menyinggung rencana pemerintah yang akan mengalihkan Rp 40 triliun dari total Rp 60,6 triliun Dana Desa tahun depan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih secara nasional.
Menanggapi hal tersebut, Jaka Sucipta menjelaskan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan memang mengalami penurunan. Anggaran dialihkan ke sejumlah program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), KDMP, Sekolah Rakyat, dan beberapa program lain yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat.
