KPK Gandeng BRI Telusuri Dugaan Korupsi Bansos Presiden COVID-19 di Kemensos
Patrazone.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek yang terjadi pada tahun 2020, di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).
Dalam upaya pengungkapan, KPK kini menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI untuk melacak aliran dana yang diduga terkait dengan kasus tersebut.
“KPK meminta bantuan BRI untuk memberikan informasi mengenai fasilitas kredit yang pernah diterima oleh perusahaan yang terkait dengan perkara tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (6/6/2025), dikutip dari Antara.
Pernyataan ini disampaikan usai KPK memeriksa Adila Inal Almanar, staf regional transaction banking dari BRI, pada Kamis (5/6). Pemeriksaan ini menjadi bagian dari rangkaian penyidikan kasus yang pertama kali diumumkan ke publik oleh KPK pada 26 Juni 2024 lalu.
Pengembangan dari Skandal Bansos Kemensos
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi anggaran distribusi bansos di lingkungan Kementerian Sosial. Saat itu, bansos dikucurkan secara besar-besaran untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.
Setelah hampir satu tahun proses penyidikan berjalan, KPK pada Selasa (27/5/2025) mengumumkan telah menyita sejumlah dokumen penting usai memeriksa tiga saksi kunci dalam kasus ini, yakni:
- M. Gilang Sasi Kirono, Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Divisi Hukum dan Kepatuhan Perum Bulog
- Diding, Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos
- Robbin Saputra, Pegawai Negeri Sipil di Kemensos
Fokus Penyidikan: Aliran Dana dan Kredit Bermasalah
Dalam penyidikan terbaru, fokus KPK tampaknya bergeser pada pelacakan aliran dana dan fasilitas kredit yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam distribusi bansos. BRI dilibatkan untuk membantu membuka informasi terkait transaksi keuangan yang relevan.
Langkah ini dinilai krusial untuk membongkar skema keuangan dalam kasus tersebut, serta mengungkap pihak-pihak yang berperan di balik dugaan praktik korupsi berjamaah dalam pengadaan bansos presiden.
Transparansi dan Penegakan Hukum
KPK menegaskan komitmennya dalam mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar. Dengan keterlibatan lembaga perbankan seperti BRI, diharapkan investigasi semakin akurat dan transparan, terutama dalam menelusuri potensi pencucian uang atau penyalahgunaan dana negara selama masa darurat pandemi.
Latar Belakang: Bansos COVID-19 dan Sorotan Publik
Program bansos Presiden untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2020 menjadi sorotan publik karena nilainya yang sangat besar dan penyalurannya yang massif. Sayangnya, program kemanusiaan ini diduga kuat disusupi praktik korupsi oleh sejumlah oknum, baik di lingkungan pemerintahan maupun pihak swasta yang menjadi mitra.
Kasus ini sebelumnya juga menyeret nama mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara, yang telah divonis bersalah dalam perkara korupsi bansos COVID-19.
