Indonesia Tekankan Perlindungan Jurnalis Perempuan di Forum IPDC UNESCO Paris

Patrazone.com – Komitmen Indonesia dalam memperjuangkan media yang inklusif dan berkeadilan gender kembali ditegaskan di forum internasional. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, menyampaikan pentingnya pluralisme media, kesetaraan gender, serta keselamatan jurnalis perempuan dalam Sidang Biro Intergovernmental Council of International Programme for the Development of Communication (IPDC) ke-69 di Paris, Prancis, Kamis (19/6/2025) waktu setempat.
Dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025), Fifi mengatakan bahwa perhatian terhadap isu-isu ini juga menjadi prioritas Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang merupakan mantan jurnalis perempuan dan dikenal aktif menyuarakan perlindungan jurnalis, terutama perempuan.
“Menteri Meutya sangat peduli pada isu-isu gender, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan jurnalis perempuan,” ujar Fifi.
Indonesia Wakili Asia Pasifik, Tinjau 89 Proposal Proyek Media UNESCO
Dalam periode 2023–2027, Indonesia didapuk sebagai Wakil Ketua IPDC Regional IV Asia-Pasifik, yang bergerak di bawah naungan UNESCO. Peran ini dinilai strategis dalam memperkuat suara negara-negara berkembang dalam kebijakan global sektor komunikasi dan informasi.
Salah satu tugas utama Indonesia adalah memberikan peninjauan terhadap 89 proposal proyek media dan komunikasi dari berbagai negara yang diajukan untuk mendapatkan pendanaan dari IPDC UNESCO.
“Kami memastikan agar proyek-proyek tersebut mendukung kebebasan pers, perlindungan jurnalis, dan menjunjung tinggi prinsip inklusivitas, termasuk keselamatan jurnalis perempuan dari komunitas adat,” jelas Fifi.
Dorong Transparansi dan Dampak Nyata Pendanaan Proyek Media
Menurut Fifi, partisipasi aktif Indonesia dalam forum ini mencerminkan kepemimpinan dan komitmen Indonesia di bidang komunikasi global. Indonesia tidak hanya berperan teknis, tetapi juga menyuarakan pandangan kritis terhadap arah pembangunan media global, khususnya dalam hal pluralisme media dan kesetaraan gender.
“Sidang IPDC ini menjadi momentum penting untuk memastikan transparansi serta dampak positif dari pendanaan proyek-proyek media UNESCO tahun 2025,” tegasnya.