Pemkab Pekalongan Usulkan Anggaran Rehabilitasi Rumah dan Penataan Pesisir ke Kementerian PKP
Patrazone.com – Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mengajukan permohonan anggaran kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mendukung dua program prioritas: penataan kawasan pesisir dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, menyampaikan usulan tersebut langsung kepada Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, dalam pertemuan yang berlangsung di Kabupaten Banyumas, Minggu (20/7/2025).
Fokus pada Kawasan Pesisir dan RTLH
Menurut Sukirman, kawasan pesisir di Pekalongan membutuhkan penanganan segera karena kerentanan terhadap bencana dan keterbatasan infrastruktur dasar. Di sisi lain, Pemkab juga menekankan pentingnya program rehabilitasi rumah warga melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP.
“Kami berdiskusi secara akrab dengan Pak Wamen Fahri Hamzah. Karena sama-sama berlatar belakang aktivis, suasananya lebih cair dan terbuka. Yang paling penting, kami bisa sampaikan kondisi nyata di lapangan,” ujar Sukirman.
Usulan 490 Unit Rumah, Butuh Gotong Royong
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Pekalongan mengusulkan pembangunan sekitar 490 unit rumah melalui program BSPS. Skema ini sebelumnya sudah dijalankan oleh Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab sendiri melalui program RTLH.
“BSPS bersifat stimulan. Nilainya sekitar Rp 20 juta, dengan rincian Rp 2,5 juta untuk penerima manfaat dan Rp 17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan,” jelas Sukirman.
Ia menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam pelaksanaan program ini, mengingat bantuan yang diberikan tidak sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pembangunan rumah.
“Kami harap warga sekitar bisa membantu. Dana sebesar itu tentu belum cukup. Tapi dengan gotong royong dan solidaritas sosial, semuanya bisa terwujud,” katanya.
Dorong Pemerataan Hunian Layak
Langkah Pemkab Pekalongan ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mendorong pemerataan hunian layak di daerah. Dengan data yang akurat dan pendekatan yang komunikatif, Sukirman berharap usulan tersebut mendapat tanggapan positif dari Kementerian PKP.
“Intinya kami ingin masyarakat Pekalongan, terutama di wilayah pesisir dan yang tinggal di rumah tak layak, bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lewat rumah yang aman, sehat, dan layak huni,” tandasnya.
