Massa Demo DPR Padati Senayan, Polisi Pasang Barikade
Patrazone.com – Ribuan massa dari berbagai kalangan mulai memadati kawasan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025), dalam aksi bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia”. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang melemah.
Pantauan Kompas.com pukul 09.30 WIB, peserta aksi mulai berkumpul di depan gerbang utama DPR RI. Beberapa memilih berteduh di bawah jembatan penyeberangan dan halte bus sambil menunggu kedatangan massa lainnya.
Tanpa Atribut Organisasi, Aksi Didominasi Warga Sipil
Berbeda dengan aksi-aksi besar sebelumnya, kali ini mayoritas peserta tidak mengenakan atribut organisasi tertentu. Sebagian dari mereka bahkan tampak aktif mendokumentasikan situasi melalui ponsel untuk disebarluaskan ke media sosial.
Puluhan pengemudi ojek online juga tampak bergabung, memenuhi area depan gerbang DPR sambil membawa sepeda motor. Kehadiran mereka turut menyumbang kemacetan di sekitar Jalan Gatot Subroto.
“Jangan mau kalau diusir!” seru seorang ojol ketika petugas kepolisian mengimbau untuk memindahkan motor ke lokasi yang lebih aman.
Situasi Makin Tegang, Polisi Pasang Barikade Beton
Ketegangan sempat terjadi saat aparat memasang barikade beton setinggi 1,8 meter di depan gedung DPR. Massa yang berada di barisan depan langsung meneriakkan protes.
“Woi, katanya mau dibuka pintunya, hoaks, hoaks!” teriak sejumlah orang dengan nada kecewa.
Tak hanya peserta aksi, pedagang kaki lima mulai memenuhi trotoar dari arah Restoran Pulau Dua hingga depan gerbang DPR. Kehadiran mereka menambah keramaian kawasan Senayan pagi ini.
Sementara itu, regu Brimob bersenjata lengkap sudah siaga di beberapa titik strategis, termasuk di bawah flyover Senayan Park, untuk mengantisipasi perkembangan situasi.
Aksi Viral di Media Sosial, Tuntut Batalkan Kenaikan Tunjangan
Sebelumnya, aksi ini telah ramai dibicarakan di media sosial. Massa yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia” menyatakan akan turun ke jalan dengan tuntutan utama: pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR.
Tak hanya itu, mereka juga mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.
