Target 3 Juta Rumah, Kementerian PKP Hanya Kantongi Rp10,89 Triliun dari APBN 2026
Patrazone.com – Program ambisius pembangunan 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto di tahun kedua pemerintahannya menghadapi tantangan besar dalam hal pendanaan.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya mendapat alokasi Rp10,89 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, jauh di bawah kebutuhan anggaran sebesar Rp49,85 triliun yang diajukan sebelumnya.
Artinya, terdapat selisih pendanaan (funding gap) sebesar Rp38,91 triliun yang masih belum jelas sumber pemenuhannya.
Fokus Realisasi Dulu, Tambahan Anggaran Menyusul?
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyampaikan bahwa meski terjadi kekurangan anggaran signifikan, pihaknya akan tetap fokus merealisasikan pagu yang telah disetujui.
“Pemenuhannya nanti secara bertahap, bukan masalah baru. Tapi yang sudah diputuskan sebesar Rp10,89 triliun itulah yang akan kami laksanakan dulu,” ujar Didyk saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Selasa (9/9/2025).
Terkait kemungkinan pengajuan tambahan anggaran, Didyk belum bisa memastikan dan menyebut bahwa keputusan tersebut menunggu arahan kebijakan pemerintah selanjutnya.
“Apakah akan mengusulkan tambahan atau tidak, kami menunggu arahan pemerintah. Tapi ini semua sudah sejalan dengan pidato Presiden di DPR,” imbuhnya.
Usulan Rp49,85 Triliun untuk 3 Juta Rumah
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) memaparkan bahwa untuk merealisasikan target 3 juta unit rumah pada tahun anggaran 2026, kementeriannya membutuhkan total anggaran sebesar Rp49,85 triliun.
Anggaran tersebut mencakup:
- Rp45,55 triliun (91,37%) untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna mendorong pembangunan 2 juta unit rumah swadaya
- Rp1,67 triliun untuk pembangunan 3.047 unit rumah susun (rusun)
- Rp287,81 miliar untuk pembangunan 1.166 unit rumah khusus (rusus)
- Rp290,82 miliar untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum
- Rp660 miliar untuk penanganan permukiman kumuh dan sanitasi
- Rp1,11 triliun untuk dukungan manajemen
- Rp271,52 miliar untuk kegiatan monitoring dan evaluasi
“Kami yakin, anggaran tersebut krusial untuk mendukung pencapaian target nasional pembangunan dan renovasi 3 juta rumah serta penanganan kawasan kumuh sesuai RPJMN 2025–2029,” tegas Ara.
Tantangan Realisasi: Gap Anggaran Masih Menganga
Kendati sudah memiliki kerangka kerja dan target jelas, gap anggaran sebesar Rp38,91 triliun menjadi tantangan yang harus segera dijawab, baik melalui usulan tambahan APBN, kerja sama pembiayaan swasta, maupun skema kreatif lainnya.
Program 3 juta rumah bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta mengurangi backlog perumahan nasional.
