Bandar Antariksa Nasional di Biak Kembali Menguat, Indonesia Bidik Kemandirian Peluncuran Satelit
Patrazone.com – Wacana pembangunan Bandar Antariksa Nasional di Biak, Papua, kembali menguat. Gagasan yang telah dirintis sejak era Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) itu kini diproyeksikan menjadi fondasi penting menuju kemandirian keantariksaan Indonesia, termasuk kemampuan meluncurkan satelit dengan roket buatan dalam negeri.
Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Djamaluddin, menyebut rencana ini telah lama masuk dalam Rencana Induk Keantariksaan Nasional. Pada tahap awal, bandar antariksa tersebut dirancang berskala kecil untuk mendukung peluncuran roket kecil pembawa satelit mikro ke orbit rendah hingga ketinggian sekitar 600 kilometer.
“Indonesia sebenarnya sudah mampu membangun satelit mikro sendiri. Tantangannya ada di peluncuran, karena hingga kini masih bergantung pada negara lain, seperti India,” ujar Thomas, Rabu (7/1/2026).
Biak Dinilai Paling Strategis
Pemilihan Biak sebagai lokasi utama bukan tanpa alasan. Letaknya yang dekat garis ekuator memberikan keuntungan teknis berupa efisiensi energi saat peluncuran roket ke berbagai orbit satelit.
Selain itu, Biak telah memiliki bandara dan pelabuhan yang memadai, sehingga memudahkan distribusi komponen roket yang diproduksi di wilayah lain. Keunggulan geografis lain adalah terbukanya wilayah ke Samudra Pasifik, yang memungkinkan tahap awal roket jatuh di laut lepas dengan risiko minimal.
“Secara teknis, Biak sangat ideal untuk peluncuran roket,” kata Thomas.
Investasi Besar, Perlu Kolaborasi Global
Meski demikian, Thomas mengakui pembangunan bandar antariksa membutuhkan investasi sangat besar, sementara kebutuhan peluncuran satelit nasional saat ini masih terbatas. Karena itu, optimalisasi fasilitas menjadi kunci, termasuk dengan membuka peluang kerja sama internasional.
“Bisa melalui skema bilateral, multilateral, atau konsorsium swasta mancanegara,” ujarnya.
Menurut Thomas, tantangan utama bukan hanya pembangunan fisik, melainkan keberlanjutan pendanaan dan penguatan industri keantariksaan nasional agar ekosistemnya tumbuh secara berkesinambungan.
Dukungan Lintas Kementerian Menguat
BRIN melalui laman resminya pada 20 Desember 2025 menegaskan pembangunan Bandar Antariksa Nasional bertujuan memperkuat kapasitas Indonesia di bidang keantariksaan. Dukungan lintas kementerian juga mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Bandar Antariksa di Gedung B.J. Habibie, Jakarta.
Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan jaringan jalan nasional di Pulau Biak berada dalam kondisi mantap, dengan tingkat kemantapan mencapai 99,77 persen dari total 85,72 kilometer.
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian PU, Reiza Setiawan, mengatakan ruas jalan sepanjang 44,97 kilometer yang dekat dengan lokasi rencana bandar antariksa telah berstatus kelas II dan dinilai memadai untuk mendukung aktivitas pembangunan.
Kawasan Hutan Siap Digunakan
Dukungan juga datang dari Kementerian Kehutanan. Pemerintah menyatakan siap memfasilitasi penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) sesuai ketentuan hukum.
“Infrastruktur pemerintah yang bersifat nonkomersial, termasuk bandar antariksa, tidak dikenakan kewajiban kompensasi tertentu,” ujar Direktur Penggunaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Doni Sri Putra.
Harapan Daerah: Jangan Tertunda
Dari daerah, Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi hingga tingkat kampung dan membentuk tim percepatan pembangunan.
“Kami berharap pembangunan Bandar Antariksa Nasional di Biak ditindaklanjuti secara konsisten tanpa penundaan, agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” kata Markus.
Menuju Kemandirian Antariksa
Jika terealisasi, Bandar Antariksa Nasional di Biak berpotensi menjadi tonggak penting kemandirian antariksa Indonesia—mengurangi ketergantungan luar negeri, memperkuat industri strategis, serta menempatkan Indonesia sebagai pemain regional di bidang keantariksaan.
