Investor Asing Soroti Kebijakan “Pagi Kedelai, Sore Tempe”, RI Kekurangan Daya Tarik Investasi
Patrazone.com — Investor asing dan lembaga multilateral menyoroti sejumlah tantangan mendasar yang menghambat iklim investasi di Indonesia, mulai dari ketidakpastian kebijakan hingga menyusutnya kelas menengah.
Dalam IBC Business Outlook 2026 di Jakarta, Chair of the British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham) Ian Betts memuji disiplin fiskal pemerintah. Namun, dia menekankan pentingnya keterbukaan kebijakan (policy openness) agar target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai.
“Masalah terbaru adalah retensi hasil ekspor (DHE), yang mengganggu sektor perbankan dan komoditas sumber daya alam,” kata Ian. Ia mendorong pemerintah lebih terbuka berdiskusi dengan pelaku usaha dan mengurangi restriksi di sektor manufaktur, seperti kuota impor dan pembatasan produksi.
Kebijakan Tak Konsisten Bikin Investor Bingung
Head of European Investment Bank (EIB) Group for Southeast Asia, Sunita Lukkhoo, menyoroti kebiasaan gonta-ganti kebijakan dalam waktu singkat. Investor butuh kerangka kerja yang stabil, transparan, dan bisa diprediksi.
“Anda menyiapkan proyek panjang, tapi di akhir sering harus mulai dari nol lagi karena persiapan yang tidak matang,” ujar Sunita.
Sunita juga mendorong diversifikasi sumber pendanaan, serta risk sharing dengan lembaga keuangan internasional agar infrastruktur penting bisa dibiayai lebih layak.
Ancaman Struktural Investasi
Secretary General of the International Economic Association (IEA) Lili Yan Ing mengingatkan ancaman struktural di Indonesia. Rasio penanaman modal asing (PMA) terhadap PDB turun menjadi 3,87% pada 2025, padahal sebelumnya naik konsisten sejak 2020. Angka ini masih kalah dibandingkan Vietnam (4,3%), China (6%), bahkan Singapura yang mencapai 27%.
Selain itu, kelas menengah menyusut dari 21% pada 2019 menjadi 17% pada 2024, sementara pengangguran muda melonjak 17% dan upah riil tergerus inflasi, menandakan melemahnya permintaan domestik.
“Pemerintah adalah fasilitator. Sektor swasta dan konsumen adalah aktornya. Pemerintah harus memainkan perannya memfasilitasi sektor swasta untuk tumbuh,” kata Lili.
