Musrenbang Jateng 2026 Digelar, Bupati Pekalongan Soroti Infrastruktur dan Layanan Publik
Patrazone.com — Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama Wakil Bupati Sukirman dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah 2026, yang dirangkaikan dengan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Jawa Tengah 2027.
Kegiatan yang digelar di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, ini dihadiri pimpinan daerah se-Jawa Tengah, DPRD provinsi, perangkat daerah, BUMD, hingga perwakilan organisasi masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengikuti acara secara daring, sementara Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen hadir langsung di lokasi.
Gubernur Ingatkan Jalan Harus Siap Jelang Lebaran
Dalam arahannya, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, terutama jalan provinsi dan kabupaten/kota, menjelang arus mudik dan balik Lebaran.
“Menjelang Lebaran, tidak boleh ada lagi jalan berlubang. Semua jalur harus siap dan aman agar arus mudik dan balik berjalan lancar,” tegas Luthfi.
Pemprov Dorong Sinergi Program Kesehatan
Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menyoroti pentingnya sinergi daerah dalam mendukung program strategis nasional, khususnya layanan cek kesehatan gratis.
Menurutnya, Jawa Tengah telah melengkapi kebijakan tersebut melalui kolaborasi rumah sakit pemerintah dan swasta.
“Pengawasan penyakit menular seperti TBC dan AIDS harus terus diperkuat secara berkelanjutan,” ujar Taj Yasin.
RKPD 2027 Jadi Fase Kunci RPJMD
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menilai tahun 2027 sebagai fase krusial dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Ia mendorong kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“RKPD 2027 harus mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama bagi UMKM dan ekonomi kreatif desa, tanpa mengabaikan pelayanan dasar,” kata Sumanto.
Ekonomi Jateng Tumbuh di Atas Nasional
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno memaparkan capaian pembangunan sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV Jawa Tengah tercatat 5,37 persen, melampaui rata-rata nasional.
Selain itu, angka kemiskinan menurun signifikan, diikuti membaiknya tingkat pengangguran terbuka, PDRB per kapita, serta rasio gini yang menunjukkan ketimpangan pendapatan semakin menyempit.
Melalui Musrenbang dan konsultasi publik ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota—termasuk Kabupaten Pekalongan—diharapkan mampu menyelaraskan perencanaan pembangunan demi pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
