Prabowo Jaga Defisit di Bawah 3 Persen: Pangkas Anggaran Tak Produktif, Soroti Ancaman Korupsi
Patrazone.com — Di tengah tekanan ekonomi global yang kian terasa, pemerintah Indonesia memilih jalur yang tidak mudah: tetap menjaga disiplin fiskal tanpa mengorbankan kebutuhan rakyat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempertahankan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah ambang batas 3 persen—sebuah garis yang selama ini menjadi simbol kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.
Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah diskusi bersama jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, di tengah kekhawatiran meningkatnya tekanan eksternal.
Tekanan Global yang Nyata
Lonjakan harga minyak dunia yang sempat menyentuh 100 dollar AS per barel, ditambah pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp17.000 per dollar AS, menjadi kombinasi yang mengkhawatirkan.
Situasi ini berpotensi membebani anggaran negara, terutama melalui subsidi energi yang bisa membengkak hingga lebih dari Rp100 triliun. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut berisiko mendorong defisit APBN melampaui batas aman.
Namun, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil jalan pintas.
Efisiensi, Bukan Sekadar Pemotongan
Alih-alih memangkas anggaran secara serampangan, pemerintah memilih pendekatan yang lebih terarah: efisiensi pada pos belanja yang tidak produktif.
“Yang dipotong itu yang tidak produktif. Dari awal kita lakukan efisiensi, kita bisa hemat Rp308 triliun,” ujar Prabowo.
Ia bahkan menyinggung potensi risiko yang selama ini tersembunyi di balik pemborosan anggaran.
“Kalau itu tidak dipotong, arahnya ke korupsi,” tambahnya.
Langkah efisiensi tersebut menyasar berbagai pengeluaran yang selama ini dianggap tidak berdampak langsung pada masyarakat. Mulai dari kegiatan seremonial, pengadaan alat tulis kantor berlebihan, hingga rapat dan seminar di luar kantor.
Masalah Lama: Inefisiensi Ekonomi
Dalam penjelasannya, Prabowo juga menyoroti persoalan mendasar ekonomi Indonesia: rendahnya efisiensi investasi.
Ia merujuk pada indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menggambarkan seberapa efisien investasi menghasilkan output ekonomi.
“ICOR kita 6,5. Korea Selatan 4, Singapura 4, bahkan Vietnam 3,6. Artinya kita sekitar 30 persen lebih tidak efisien,” jelasnya.
Dengan total APBN mencapai sekitar Rp3.700 triliun, Prabowo melihat adanya potensi besar untuk menghemat anggaran jika inefisiensi tersebut bisa ditekan.
Jaga Daerah, Hindari Gejolak
Meski melakukan efisiensi, pemerintah memastikan bahwa langkah tersebut tidak menyasar layanan publik esensial maupun transfer ke daerah secara sembarangan.
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak, terutama di tingkat daerah.
“Silakan dicek, mana transfer ke daerah yang dipotong dan mana yang tidak. Yang kita kurangi itu yang tidak produktif,” tegasnya.
Fokus pada Masalah Nyata
Lebih jauh, Prabowo menekankan bahwa arah kebijakan anggaran ke depan akan berbasis pada hasil (outcome-based budgeting). Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan dampak nyata.
Prioritas utama pemerintah pun ditegaskan: pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Masalah kita jelas—kemiskinan, kesenjangan, lapangan kerja. Jadi anggaran harus diarahkan ke situ,” ujarnya.
Antara Tekanan dan Keyakinan
Di tengah ketidakpastian global, langkah menjaga defisit di bawah 3 persen bukan sekadar target angka. Ini adalah upaya menjaga kepercayaan—baik dari pasar, investor, maupun masyarakat.
Bagi pemerintah, tantangannya bukan hanya bertahan dari tekanan global, tetapi juga memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada rakyat.
Dan di situlah keseimbangan diuji: antara disiplin fiskal dan kebutuhan pembangunan, antara efisiensi dan keberpihakan.
Di Hambalang, pesan itu disampaikan dengan jelas—bahwa di tengah badai global, arah kebijakan tetap dijaga: hemat, tepat sasaran, dan berorientasi pada masa depan.
