Dari Bantaran Rel ke Hunian Layak: Janji Prabowo Percepat Program 3 Juta Rumah
Patrazone.com — Deru kereta yang melintas nyaris tanpa jeda menjadi latar kehidupan sehari-hari warga di bantaran rel kawasan Senen, Jakarta Pusat. Di antara sempitnya ruang dan padatnya bangunan, harapan tentang hunian layak selama ini terasa jauh.
Namun, pada Kamis (26/3/2026), harapan itu seperti mendapat bentuk baru.
Presiden Prabowo Subianto turun langsung menyusuri kawasan tersebut. Bukan sekadar kunjungan seremonial, langkahnya menelusuri gang-gang sempit menjadi simbol keseriusan pemerintah melihat langsung kondisi masyarakat yang hidup di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Saya menyusuri permukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, sekitar 3 kilometer dari pusat Kota Jakarta,” ujar Prabowo melalui akun media sosialnya.
Pemandangan yang ia lihat bukan hal baru bagi sebagian warga ibu kota: rumah berdempetan, ruang terbatas, dan akses fasilitas yang minim. Namun, bagi pemerintah, kondisi ini menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah di sektor perumahan masih panjang.
Prabowo pun memastikan percepatan program ambisius: pembangunan 3 juta rumah.
“Insyallah kita akan segera membangun hunian yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut dengan cepat,” katanya.
Program ini memang dirancang untuk menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), kelompok yang selama ini paling terdampak keterbatasan akses terhadap hunian layak.
Namun di balik target besar, realisasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus.
Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Presiden sempat mempertanyakan lambatnya progres program tersebut.
“Presiden tanya, kenapa program perumahan terkesan lambat,” ujarnya dalam sebuah agenda di Jakarta.
Menurut Hashim, kendala utama bukan pada niat, melainkan pada birokrasi. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi motor utama program ini tergolong baru—baru berdiri sekitar satu tahun.
Transformasi dari struktur lama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke kementerian baru membuat proses adaptasi membutuhkan waktu.
“Ada masalah birokrasi, tapi Presiden ingin ini cepat,” kata Hashim.
Di tengah tantangan itu, pemerintah mulai mencari solusi konkret. Salah satunya melalui kolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia.
Kerja sama ini membuka peluang pemanfaatan lahan milik PT KAI untuk pembangunan hunian vertikal berbasis konsep transit oriented development (TOD)—konsep yang mengintegrasikan tempat tinggal dengan akses transportasi publik.
Direktur Utama PT KAI, Bobhy Rasyidin, menyebutkan bahwa rencana tersebut akan menghadirkan 14 tower hunian di empat kota besar: Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.
Konsep ini dinilai bukan hanya menjawab kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan ekosistem perkotaan yang lebih efisien.
Hunian dekat transportasi publik, mobilitas yang lebih mudah, dan pemanfaatan lahan yang optimal menjadi keunggulan yang ditawarkan.
Bagi warga bantaran rel, rencana ini lebih dari sekadar proyek pembangunan.
Ia adalah kemungkinan untuk hidup lebih layak—memiliki ruang yang aman, akses air bersih, dan lingkungan yang lebih sehat bagi anak-anak mereka.
Namun, seperti banyak program besar lainnya, tantangan tetap ada. Mulai dari percepatan birokrasi, kesiapan lahan, hingga koordinasi lintas lembaga.
Di titik inilah komitmen pemerintah diuji.
Langkah Prabowo turun langsung ke lapangan memberi pesan kuat: bahwa program ini bukan sekadar angka dalam target pembangunan, tetapi menyangkut kehidupan nyata jutaan orang.
Di antara rel kereta yang terus bergetar, harapan itu kini mulai bergerak.
Dan bagi mereka yang selama ini tinggal di ruang sempit di pinggir rel, janji hunian layak bukan lagi sekadar wacana—melainkan sesuatu yang mulai terasa mungkin.
