Prabowo Pangkas 145 Aturan Pupuk: Dari Meja Birokrasi ke Tangan Petani, Kini Cukup Pakai KTP
Patrazone.com — Di sebuah pertemuan yang berlangsung santai namun sarat pesan strategis di Hambalang, Presiden Prabowo Subianto mengungkap satu persoalan klasik yang selama ini menghambat Indonesia: birokrasi yang terlalu panjang.
Namun kali ini, ia tidak sekadar mengeluhkan—ia memotongnya.
Dari 145 Aturan ke Akses Langsung
Prabowo menyebut, sektor pupuk subsidi menjadi contoh nyata bagaimana regulasi yang berlapis justru menghambat rakyat.
“Total ada 145 aturan. Dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai aturan teknis,” ujarnya.
Rantai birokrasi yang panjang itu membuat distribusi pupuk menjadi tidak efisien. Bahkan, untuk menyalurkan pupuk dari pabrik ke petani, diperlukan tanda tangan dari hingga 14 kementerian.
Akibatnya, yang seharusnya sederhana—pupuk sampai ke petani—justru menjadi proses rumit yang rentan penyimpangan.
Kini, pola itu diubah.
Distribusi dipangkas menjadi lebih langsung: dari produsen ke gabungan kelompok tani (Gapoktan). Tak lagi berlapis, tak lagi berbelit.
“Sekarang cukup pakai KTP,” tegas Prabowo.
Bagi petani, perubahan ini bukan sekadar kebijakan. Ini soal waktu tanam, hasil panen, dan keberlangsungan hidup.
“Akal-akalan” Birokrasi yang Disorot
Namun, Prabowo juga mengingatkan bahwa tantangan deregulasi tidak berhenti pada penghapusan aturan.
Ia menyoroti praktik yang kerap terjadi: ketika aturan utama disederhanakan, justru muncul aturan turunan baru yang kembali memperumit.
“Kadang undang-undangnya sudah kita kurangi, muncul lagi peraturan teknis. Ini akal-akalan yang harus dihentikan,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal tegas bahwa reformasi birokrasi bukan hanya soal memangkas aturan, tetapi juga mengubah pola pikir di dalam sistem.
Arah Baru: Industri dan Energi Masa Depan
Di luar sektor pertanian, Prabowo juga menatap masa depan industri nasional—khususnya kendaraan listrik.
Ia menilai Indonesia tidak bisa terus bergantung pada energi fosil dan impor bahan bakar. Transisi menuju kendaraan listrik menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda.
“Saya ingin mobil listrik total, dan listriknya dari energi matahari,” ujarnya.
Dengan kekayaan sumber daya alam seperti nikel dan bauksit, Indonesia dinilai memiliki modal kuat untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir.
Bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kedaulatan energi dan efisiensi ekonomi jangka panjang.
Lapangan Kerja: Banyak dan Berkualitas
Transformasi industri yang dicanangkan juga diarahkan untuk menciptakan dua hal sekaligus: lapangan kerja massal dan pekerjaan berkualitas.
Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak hanya membutuhkan kuantitas pekerjaan, tetapi juga kualitas—terutama bagi tenaga kerja terdidik.
“Kita butuh good quality jobs untuk yang terdidik, tapi juga pekerjaan massal untuk masyarakat luas,” katanya.
Ini menjadi tantangan sekaligus peluang: bagaimana industrialisasi mampu menjawab kebutuhan berbagai lapisan masyarakat.
Optimisme di Tengah Tantangan
Prabowo mengakui bahwa deregulasi dan transformasi industri bukan pekerjaan mudah. Proses ini harus dilakukan secara simultan di berbagai sektor, dengan koordinasi yang tidak sederhana.
Namun, ia tetap optimistis.
“Masalahnya bukan kita tidak punya sumber daya, tapi bagaimana kita mengelola,” ujarnya.
Pesan itu sederhana, tetapi mendalam.
Bahwa Indonesia sebenarnya tidak kekurangan potensi—yang dibutuhkan adalah keberanian untuk merapikan sistem, memangkas hambatan, dan fokus pada hal yang benar-benar berdampak.
Dari pupuk hingga mobil listrik, dari petani hingga industri masa depan, arah kebijakan mulai terlihat jelas: lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih berpihak pada hasil nyata.
Dan jika deregulasi benar-benar berjalan konsisten, perubahan itu bukan hanya terasa di meja kebijakan—tetapi juga di sawah, pabrik, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
