Makro

Anggaran Kementerian PU 2026 Disetujui Rp118,5 Triliun, Fokus ke Infrastruktur & Swasembada Pangan

Patrazone.com – DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp118,5 triliun, terhitung naik 67,23% dibanding pagu indikatif TA 2026 yang semula sebesar Rp70,86 triliun. Kenaikan ini senilai sekitar Rp47,64 triliun.

Anggaran tambahan tersebut akan diarahkan utamanya pada pelaksanaan dan penyelesaian program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.


Prioritas Program dan Penugasan Utama PU 2026

Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan beberapa program yang akan menjadi fokus Kementerian PU pada 2026:

  • Swasembada pangan
  • Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah
  • Pembangunan Sekolah Rakyat

Secara umum, anggaran dialokasikan strategis untuk memperkuat infrastruktur yang berkualitas, konektivitas, ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.


Pembagian Unit Organisasi & Besaran Anggaran

Berikut rincian alokasi anggaran PU 2026 berdasarkan unit organisasi:

Unit OrganisasiAlokasi Anggaran
Sekretariat JenderalRp 576,85 miliar
Inspektorat JenderalRp 107,81 miliar
Ditjen Sumber Daya AirRp 34,73 triliun
Ditjen Bina MargaRp 45,61 triliun
Ditjen Cipta KaryaRp 12,03 triliun
Ditjen Prasarana StrategisRp 24,10 triliun
Ditjen Bina KonstruksiRp 599,03 miliar
Ditjen Pembiayaan InfrastrukturRp 147,13 miliar
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)Rp 172,93 miliar
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)Rp 403,93 miliar

Proyek Infrastruktur Utama 2026

Beberapa proyek prioritas yang akan dikerjakan:

  • Pembangunan 15.851 hektar jaringan irigasi
  • Rehabilitasi jaringan irigasi 197.430 ha
  • Penyediaan air baku 500 liter/detik
  • Pembangunan 191 km jalan baru
  • Jalan tol baru sepanjang 28,19 km
  • Preservasi rutin jalan sepanjang 46.451 km dan 531.969 meter jembatan

Proyek lainnya termasuk pembangunan dan preservasi jalan daerah, pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) serta fasilitas air limbah, sekolah, dan fasilitas publik lain.


Dampak & Catatan

  • Kenaikan anggaran lebih tinggi dibanding pagu indikatif menunjukkan prioritas pemerintah ke pembangunan fisik dan kebutuhan publik utama.
  • Namun, realisasi proyek akan sangat bergantung pada efisiensi, transparansi pengadaan, kemampuan menangani tantangan teknis, dan koordinasi lembaga terkait.
  • Proyek seperti irigasi, ketahanan pangan, dan pembangunan sekolah memiliki dampak sosial yang langsung, bila dikelola dengan baik.
author avatar
Patrazone

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button