Patrazone.com — Langit Jakarta siang itu terasa terik ketika deretan rel di kawasan Manggarai dipadati lalu lalang kereta. Di sela hiruk-pikuk ibu kota, tersimpan sebuah rencana besar: menghadirkan ribuan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah kota yang kian sesak.
Namun, di balik ambisi Program 3 Juta Rumah, ada satu persoalan klasik yang belum juga usai—lahan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebut masalah pertanahan sebagai tantangan paling mendasar dalam merealisasikan program tersebut.
“Yang menjadi permasalahan selalu masalah lahan,” ujar AHY dalam agenda pencanangan pembangunan hunian di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Lahan: Masalah Lama yang Tak Pernah Sederhana
Bagi pemerintah, mencari lahan bukan sekadar soal ketersediaan ruang kosong. Lebih dari itu, setiap jengkal tanah harus dipastikan bebas sengketa dan memiliki status hukum yang jelas atau clean and clear.
AHY, yang sebelumnya juga pernah berkecimpung dalam urusan agraria, memahami betul kompleksitas ini. Prosesnya panjang, melibatkan banyak pihak, dan kerap berhadapan dengan konflik kepentingan.
Koordinasi lintas kementerian pun menjadi keniscayaan—mulai dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, hingga Kementerian Transmigrasi.
Di lapangan, persoalan ini sering kali menjadi titik paling krusial yang memperlambat pembangunan.
Kota Makin Padat, Hunian Harus Naik ke Atas
Di tengah keterbatasan lahan, pemerintah tak lagi punya banyak pilihan. Alih-alih melebar, pembangunan kini harus mengarah ke atas.
Konsep hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) pun didorong sebagai solusi utama.
Menurut AHY, pendekatan ini bukan hal baru. Kota-kota besar dunia telah lama mengandalkan konsep serupa untuk menjawab lonjakan urbanisasi.
“Negara maju dan kota modern di dunia semua mengacu pada konsep TOD,” katanya.
Data menunjukkan, sekitar 70 persen populasi dunia—termasuk Indonesia—akan terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Artinya, kebutuhan hunian di kota akan terus meningkat, sementara lahan tidak bertambah.
Di sinilah hunian vertikal menjadi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan.
Manggarai: Titik Awal Harapan Baru
Salah satu titik yang disiapkan menjadi proyek percontohan adalah kawasan Manggarai. Di atas lahan seluas 2,2 hektare milik PT Kereta Api Indonesia, pemerintah berencana membangun delapan tower hunian.
Total sekitar 2.200 unit akan disediakan, khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Bagi sebagian orang, angka itu mungkin sekadar statistik. Namun bagi ribuan keluarga yang selama ini berjuang mencari tempat tinggal layak di ibu kota, ini adalah peluang nyata untuk hidup lebih dekat dengan pusat aktivitas.
AHY pun menyampaikan apresiasi atas keterlibatan KAI yang bersedia mengoptimalkan asetnya demi kepentingan publik.
Menurutnya, pemanfaatan lahan milik BUMN di lokasi strategis bisa menjadi kunci percepatan program perumahan nasional.
Antara Target dan Realita
Program 3 Juta Rumah bukan sekadar proyek pembangunan. Ia adalah janji untuk menghadirkan keadilan akses hunian bagi masyarakat luas.
Namun realitas di lapangan menunjukkan jalan menuju target itu tidaklah mulus. Keterbatasan lahan, birokrasi yang kompleks, hingga kebutuhan koordinasi lintas sektor menjadi tantangan nyata.
Meski begitu, optimisme tetap dijaga.
Hunian vertikal berbasis TOD, integrasi antarinstansi, serta pemanfaatan aset negara menjadi strategi yang kini diandalkan pemerintah untuk menjawab persoalan klasik tersebut.
Di tengah padatnya kota dan mahalnya tanah, mimpi memiliki rumah mungkin tak lagi berbentuk tapak dengan halaman luas. Ia berubah menjadi unit di ketinggian—lebih sederhana, tetapi tetap layak dan terjangkau.
Dan dari Manggarai, harapan itu perlahan mulai dibangun—lantai demi lantai.
-
-
-
-
