Patrazone.com – Kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) sempat memunculkan kekhawatiran akan masa depan gedung-gedung perkantoran. Namun, pelaku industri justru melihatnya dari sudut berbeda.
Konsultan properti Colliers Indonesia memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengguncang pasar perkantoran komersial, terutama di kawasan pusat bisnis.
Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, menegaskan bahwa kebijakan WFH ASN tidak akan memicu penurunan permintaan secara drastis.
“Secara langsung, kebijakan ini tidak berdampak terhadap tingkat hunian gedung perkantoran komersial,” ujarnya.
ASN Bukan Penyewa Utama Gedung Komersial
Penjelasannya sederhana: mayoritas ASN bekerja di gedung milik pemerintah, bukan di gedung perkantoran komersial.
Artinya, perubahan pola kerja ASN tidak otomatis memengaruhi tingkat sewa kantor swasta yang selama ini dihuni oleh perusahaan nasional maupun multinasional.
Di sisi lain, perusahaan swasta justru sudah lebih dulu beradaptasi dengan pola kerja hybrid sejak pandemi Covid-19.
Hybrid Jadi “Normal Baru” Dunia Kerja
Kebijakan WFH bagi ASN dinilai hanya memperkuat tren yang sudah berjalan: kerja fleksibel antara kantor dan rumah.
Dalam praktiknya, banyak perusahaan kini tidak lagi bergantung pada sistem meja kerja tetap. Konsep kantor pun berubah—lebih terbuka, fleksibel, dan efisien.
Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia, Bambang Ekajaya, menyebut dunia usaha telah meninggalkan pola kerja konvensional.
“Sekarang banyak yang pakai konsep open dan free area, jadi kebutuhan ruang bisa ditekan,” ujarnya.
Ancaman Nyata: Efisiensi dan Penyusutan Ruang
Meski okupansi relatif stabil, tantangan baru justru muncul dari sisi efisiensi ruang.
Metode kerja hybrid mendorong perusahaan untuk mengurangi luas kantor (downsizing), karena tidak semua karyawan hadir secara bersamaan.
Artinya, gedung tetap terisi—namun dengan kebutuhan ruang yang lebih kecil.
Dampak Lokal di Sektor Ritel
Efek lain yang mulai terasa adalah pada sektor ritel di sekitar perkantoran pemerintah.
Berkurangnya aktivitas harian ASN berpotensi menekan transaksi di area tersebut, meskipun dampaknya disebut terbatas dan bersifat lokal.
Menuju Fase Pemulihan 2027–2029
Di tengah perubahan pola kerja, sektor perkantoran justru mulai menunjukkan tanda pemulihan.
Minimnya proyek baru menjadi faktor kunci. Bahkan, pasokan gedung kantor baru di Jakarta diprediksi nihil pada 2027.
Kondisi ini membuka peluang penyerapan ruang kosong yang saat ini masih mencapai sekitar 3 juta meter persegi.
Colliers memperkirakan:
- Okupansi CBD Jakarta naik ke 83,5% pada 2029 (dari 75,7% saat ini)
- Okupansi non-CBD mencapai 71,4%
Permintaan juga mulai bergerak, terutama dari sektor finansial dan teknologi yang melakukan relokasi untuk efisiensi dan kualitas gedung lebih baik.
Kunci Pemulihan: Investasi dan Iklim Usaha
Pelaku industri menilai, masa depan sektor perkantoran tidak ditentukan oleh kebijakan WFH semata.
Faktor yang lebih krusial adalah iklim investasi dan kemudahan perizinan.
Jika Indonesia mampu menarik lebih banyak investor besar, kebutuhan ruang kantor justru berpotensi meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
-
-
-
-
